Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mengakui ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai menteri di kabinet kerja.
Suharso pun menyatakan tak akan mundur dari pimpinan PPP karena dibolehkan oleh Jokowi. “Kata Presiden tidak apa-apa (rangkap jabatan),” kata Suharso usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019) sebagaimana dikutip Kompas.
Terkait posisinya menjadi menteri apa, Suharso belum mau buka-bukaan. Namun ia mengaku berbicara dengan Jokowi tentang ekonomi secara umum, ketenagakerjaan, industri, riset teknologi, inovasi dan lainnya.
Selain itu ia juga diminta menyusun roadmap perencanaan ekonomi. Ia juga turut membahas pembentukan badan otoritas pemindahan ibu kota dengan Presiden. “Besok akan dijelaskan (pos menteri apa),” kata Suharso.
Kebijakan Jokowi yang memperbolehkan menterinya rangkap jabatan di partai politik ini berbeda saat ia menyusun kabinet bersama Jusuf Kalla pada 2014 lalu. Saat itu Jokowi tidak mau menteri rangkap jabatan di parpol.
Namun, kebijakan itu mulai berubah seiring masuknya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ke kabinet Jokowi-JK.
Pernah jadi menteri Suharso Monoarfa merupakan Plt Ketua Umum PPP, menggantikan Ketua Umum PPP Romahurmuziy yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pria kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) 31 Oktober, 64 tahun silam ini, merupakan politisi senior partai berlambang kabah itu.
Suharso saat ini juga menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) serta pernah menjabat Menteri Perumahan Rakyat di Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Suami Nurhayati Effendi ini hanya dua tahun menjabat sebagai Menpera. Dia mengundurkan diri pada 17 Oktober 2011 karena alasan pribadi.
