Suasana di depan Polda Metro Jaya pagi itu sedikit berbeda dari biasanya. Sosok familiar dengan langkah mantap dan map cokelat di tangan menarik perhatian banyak mata. Mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, dalam balutan batik khas Solo, datang tanpa pengawalan berlebihan. Ia terlihat tenang namun penuh tekad. Map yang dibawanya diyakini berisi sebuah dokumen penting—ijazah, Kamis (30/4/2025). Namun, yang mencengangkan, menurut politikus senior PDIP Beathor Suryadi, ijazah itu bukan dokumen lama yang selama ini ramai dipersoalkan publik.
Beathor, yang dikenal vokal mengkritisi berbagai manuver politik internal dan eksternal partainya, melempar dugaan serius. “Ijazah yang dibawa Jokowi ini diduga berbeda. Diduga Bukan ijazah yang pernah dilihat di media sosial atau yang sempat dikaji oleh empat aktivis yang kini terlibat dalam proses hukum,” ungkapnya kepada Radar Aktual, Kamis (1/5/2025)
Menurut Beathor, keputusan Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya bukan hanya langkah pembelaan diri, melainkan juga strategi penyelamatan. Map berisi “ijazah baru” itu diyakini sebagai dokumen yang tak pernah disentuh, dilihat, apalagi diteliti oleh para aktivis yang sempat dituding menyebar hoaks terkait keabsahan ijazah Presiden ketujuh Indonesia tersebut.
“Ini cara halus Jokowi untuk mengatakan bahwa ijazah yang dulu dipersoalkan itu bukan yang kini ada di tangannya. Artinya, tuduhan empat aktivis itu tidak berdasar karena objek tuduhannya telah berubah,” jelas Beathor.
Beathor menyebut langkah Jokowi sebagai taktik hukum. Dengan memperkenalkan dokumen baru yang belum diketahui sebelumnya, posisi empat aktivis bisa dikatakan aman secara hukum.
“Mereka tidak bisa dituntut karena yang mereka komentari bukan ijazah yang sekarang dibawa ke ranah hukum,” kata Beathor.
Menurut Beathor, makna dari map cokelat itu bukan hanya soal dokumen. Lebih dari itu, ia melihat langkah Jokowi sebagai simbol keberanian politik di tengah tekanan opini publik dan dugaan kriminalisasi terhadap pihak-pihak pengkritik.
“Jokowi sedang bermain dalam ranah etika dan strategi. Ini bukan hanya soal ijazah, ini soal posisi dan narasi siapa yang benar di mata sejarah,” katanya.
Empat aktivis yang disebut-sebut pernah mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi kini tengah menghadapi jerat hukum, dituduh menyebarkan informasi bohong. Namun, jika benar bahwa dokumen yang kini dibawa Jokowi berbeda dari yang dahulu dipersoalkan, maka posisi hukum para aktivis bisa berubah drastis.
“Dalam konteks hukum, kalau objek perkara berubah atau berbeda dari yang dituduhkan sebelumnya, maka ada celah untuk membatalkan gugatan atau dakwaan,” jelasnya.
