Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan sesumbar mengklaim program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu membuka 90 ribu lapangan pekerjaan. Lowongan pekerjaan tersebut, berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Jadi 90 ribu pekerjaan lapangan itu, untuk sarjana kita yang fresh graduate hari ini,” kata Tigor dalam acara Double Check Gerakan Milenial Pecinta Tanah Air (Gempita) bertajuk “Ada Apa Dengan Prabowo?” yang berlangsung di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).
Tigor mengatakan SPPG ini nantinya akan membuka tiga kelompok sarjana untuk direkrut. Mereka terdiri dari kepala unit, ahli gizi dan akuntan.
Dalam rekrutmen ini, BGN direncanakan akan memiliki 30.000 SPPG di seluruh Indonesia.
“Jadi kepala unit, ada 30 ribu nanti otomatis kita merekrut 30 ribu sarjana di Indonesia untuk jadi kepala,” ujarnya.
“Dia pasti didampingi ahli gizi, harus sarjana juga ya di usia kira-kira 22-30 lah yang kita cari. Jadi satu ahli gizi per satuan pelayanan, berarti 30 ribu ahli gizi nanti,” ucap Tigor menambahkan.
Selain itu, Tigor juga mengungkapkan program MBG ini akan mendorong perekonomian di daerah yakni dalam menyediakan bahan baku. Sebab, MBG akan menggunakan bahan baku dari hasil pertanian di desa-desa.
“Membuat perputaran ekonomi setiap tempat di mana satuan pelayanan itu ada, yang tadi membuka lapangan pekerjaan, membuka peluang untuk membeli bahan pertanian di desa-desa, kemudian juga membuat para pelaku pertanian itu menjadi semangat,” jelasnya. Oleh karena itu, Tigor meyakinkan program ini semakin memperluas pembukaan lapangan pekerjaan.
Ucapan Tigor itu bertolak belakang dengan kritik yang dilayangkan pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio pada Kamis (8/5/2025). Agus meminta Kepala BGN Dadan Hindayana menunjukkan variabel tolok ukur atas klaim BGN soal keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kepala BGN, variabelnya apa itu kalau (MBG) tolok ukurnya berhasil ?” ujar Agus saat dihubungi Inilah.com di Jakarta.
Menurutnya, dengan banyaknya masalah selama ini sudah saatnya program MBG dihentikan terlebih dahulu untuk dilakukan evaluasi. Hal itu agar tidak terjadi masalah yang lebih besar ke depannya.
Kritik juga disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati yang menilai target dari BGN terkait zero accident dalam pelaksanaan program MBG bakal sulit bisa tercapai tanpa penguatan sistem pelaksanaan yang terukur.
Kurniasih dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (8/5/2025), mengatakan target tersebut bisa tercapai dengan penguatan sistem pelaksanaan yang terukur, terutama melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku dan jelas di seluruh lini.
Sedangkan pada bulan lalu, geger mitra dapur makan bergizi gratis melayangkan gugatan setelah merasa dirugikan sebesar Rp 975.375.000 usai terlibat dalam program MBG.
Pemilik mitra dapur MBG, Ira Mesra, merasa dirugikan karena pembayaran yang harusnya diterima pihaknya, tersendat. Walhasil, Ira dan kuasa hukumnya, Danna Harly Putra, memproses hal ini secara hukum pada Kamis (10/4/2025). Laporan dengan dasar Pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan.(Sumber)
