Badai kritik terhadap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin kencang bertiup. Bukan hanya publik luas, namun juga tokoh hukum dan aktivis mulai terang-terangan menyebut bahwa Presiden tengah menuai badai dari angin kebohongan yang selama ini ditanamnya.
Ahmad Khozinudin, seorang advokat yang juga Koordinator Non Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, menyampaikan pandangannya tajam terhadap sejumlah janji politik dan kebijakan Presiden Jokowi yang dianggap tidak sesuai fakta.
“Ungkapan Jawa seperti ‘Ojo Tukang Ngapusi, Becik Ketitik, Ola Ketoro, Kabeh Mesti Ngunduh Wohing Pakerti’ sejatinya menggambarkan bahwa setiap kebohongan pasti akan menuai akibat,” ujar Ahmad dalam tulisannya yang diterima redaksi Radar Aktual, Jumat (23/5).
Khozinudin menjelaskan bahwa dirinya sempat menggunakan idiom-idiom khas Jawa dalam sebuah forum diskusi yang disiarkan oleh Inews bertajuk Diskusi Interupsi. Ia menyoroti bagaimana publik — termasuk host Annisa Dasuki — kurang memahami konteks idiom tersebut, padahal pesan moralnya sangat relevan dengan situasi politik saat ini.
“Bagi orang Jawa, idiom-idiom ini sudah menjadi bagian dari nilai hidup. Dan saat ini, kita sedang menyaksikan bagaimana kebohongan demi kebohongan itu terbuka satu per satu,” kata Khozinudin.
Advokat ini kemudian menyebutkan beberapa contoh janji Jokowi yang dinilai tidak terbukti. Mulai dari proyek mobil Esemka yang hingga kini tak jelas wujudnya, janji Ibu Kota Negara (IKN) tak gunakan APBN, hingga pernyataan bahwa anak-anaknya tidak akan terjun ke politik.
“Kalau kebohongan ini dicetak dan ditumpuk, mungkin bisa jadi tangga menuju bulan,” sindir Khozinudin.
Ia menambahkan, dengan deretan kebohongan yang begitu panjang, masyarakat menjadi sulit untuk mempercayai klaim keaslian ijazah Jokowi hanya berdasar narasi semata.
Khozinudin juga mengkritisi respons pihak Universitas Gadjah Mada (UGM), pengacara hingga media yang hanya menyampaikan pembelaan terhadap keaslian ijazah Jokowi melalui narasi, tanpa menunjukkan bukti fisik secara terbuka kepada publik.
“Harusnya Jokowi meniru kejujuran Kasmudjo, yang secara terbuka mengaku bukan dosen pembimbing, hanya asisten dosen, dan tidak pernah melihat ijazah Jokowi,” tegasnya.
Ia menyebut hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri terhadap ijazah tidak cukup kuat untuk menghapus keraguan publik tanpa disertai keterbukaan data dan dokumen otentik.
Lebih jauh, Khozinudin menyimpulkan bahwa saat ini publik telah menjatuhkan “vonis sosial” terhadap Jokowi, jauh sebelum ada proses hukum yang menilai validitas ijazah tersebut.
“Sepertinya, Jokowi mulai menuai badai dari angin kebohongan yang selama ini ditanamnya,” pungkasnya.
