DPRD Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk segera mengubah strategi pengelolaan sampah, yang selama ini terlalu bergantung pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.
Dengan volume sampah yang mencapai 7.735 ton per hari, Jakarta dinilai sudah dalam kondisi krisis pengelolaan sampah.
“Bantar Gebang sudah over kapasitas, padahal kapasitas desainnya cuma 6.500 ton per hari,” ungkap Wakil Ketua Fraksi Demokrat-Perindo, Nur Afni Sajim, dalam rapat paripurna, Senin (16/6/2025).
Fraksi Demokrat mengungkapkan, 67 persen dari sampah harian Jakarta adalah sampah organik, namun pengolahannya menjadi kompos atau biogas masih sangat minim. Sampai saat ini, tingkat daur ulang sampah baru mencapai 12 persen, jauh dari target nasional 30 persen.
Karena itu, Fraksi Demokrat-Perindo DPRD Jakarta mendorong pembangunan sistem pengolahan sampah berbasis wilayah kelurahan. Termasuk, TPS dan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dengan teknologi ramah lingkungan.
“Pengelolaan desentralisasi harus dilakukan agar ketergantungan pada Bantar Gebang berkurang. Sampah harus diproses sedekat mungkin dari sumbernya,” tegasnya.
Fraksi ini juga mengusulkan pembangunan sistem pengolahan mandiri di lokasi, untuk mengurangi mobilitas truk pengangkut sampah, serta menekan biaya transportasi dan menurunkan emisi karbon.
Salah satu solusi konkritnya adalah dengan pengalihan sebagian anggaran transportasi, untuk mendukung pengembangan TPST mikro di setiap kecamatan. Selain itu, mereka mendorong pendirian bank sampah di seluruh RT dan RW sebagai langkah awal pemilahan sampah.
“Warga harus jadi aktor utama pengelolaan sampah melalui insentif dan peralatan yang memadai,” ujarnya.
Fraksi Demokrat-Perindo juga menyoroti lambannya operasional fasilitas penting, seperti RDF Rorotan dan insinerator ramah lingkungan yang sampai kini belum optimal. “Masalah sampah bukan cuma teknis, tapi sudah krisis lingkungan dan kesehatan publik,” ucapnya.
Tak ketinggalan, perhatian khusus juga diberikan pada Kepulauan Seribu yang masih kekurangan armada pengangkut sampah dan belum memiliki fasilitas TPS 3R memadai. “Kepulauan Seribu juga bagian Jakarta yang harus dapat layanan setara,” pungkasnya.(Sumber)
