Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan akan mempercepat proses perizinan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Minyak dan Gas Bumi (Migas).
Hal itu guna mendukung pencapaian target lifting sebesar 605.000 barel per hari sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Langkah ini juga bagian dari program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional.
Hal itu disampaikan Bahlil dalam CEO Forum 2025 yang digelar di Kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu (30/7).
Ia menekankan, kedaulatan energi bukan sekadar slogan, tetapi cita-cita besar yang harus diwujudkan melalui percepatan pelaksanaan kegiatan migas.
Terutama di wilayah kerja yang telah memiliki Plan of Development (POD) namun belum beroperasi.
Ia menyebut, dari 128 cekungan migas di Indonesia, hanya 20 yang telah berproduksi.
Bahlil melihat masih banyak potensi belum tergarap yang bisa mendorong peningkatan lifting migas secara signifikan.
Untuk itu, ia akan bekerja sama langsung dengan para KKKS guna mencari solusi atas kendala perizinan dan mempercepat realisasi produksi.
“Saya akan turun membantu Bapak Ibu semua untuk proses perizinan. Tapi kalau izinnya sudah selesai, dan tidak ada hambatan lain, saya minta segera jalan. Kalau tidak, kami akan bertindak tegas sesuai aturan,” ujarnya seperti dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM.
Bahlil juga menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar wilayah kerja migas.
Ia meminta agar masyarakat diberikan ruang untuk terlibat dalam kegiatan industri, agar kekayaan sumber daya bisa memberi manfaat luas.
Di sisi lain, ia menilai isu fiskal dalam proyek hulu migas sudah tidak menjadi hambatan karena skema pengembalian investasi sudah dibuat kompetitif.
Dengan kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha, Bahlil optimistis target lifting migas 2025 dapat tercapai dan mendukung terwujudnya cita-cita kedaulatan energi nasional.(Sumber)
