Puluhan mahasiswa Universitas Harvard meninggalkan ruangan saat Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat (AS), Dani Dayan. Dayan sebenarnya diundang oleh Harvard untuk menjelaskan Strategi Hukum Pendudukan Israel.
Sebelum meninggalkan ruangan para mahasiswa menunjukkan papan bertuliskan, “Pendudukan merupakan kejahatan perang” ketika mereka diam-diam meninggalkan ruangan.
Seorang mahasiswa Komite Solidaritas Palestina Universitas Harvard (HCPSC) mengatakan protes itu merupakan bagian dari kekeceawaan mereka.
“Saya kecewa Harvard Law School akan membiarkan propaganda semacam proyek kolonial untuk akumulasi perampasan dibingkai sebagai `hukum`. Ini tidak hanya aktivitas ilegal tetapi juga tidak jujur,” kata seorang mahasiswa HCPSC.
Mahasiswa tersebut menyebut, ada konsesus antara komunitas intenasional yang menyebut pendirian pemukiman Israel melanggar hukum internasional dan Konvesi Jenewa IV.
Usai berpidato, Dayan menyebut para pengunjuk rasa ” sekelompok pecundang” dalam sebuah cuitan.
Dayan, adalah Konsul Jenderal Israel di New York. Dia aktif mengadvokasi pendirian dan pemeliharaan permukiman Israel di Tepi Barat. (mut)
Kejam! Polisi Wanita Israel Tembak Pria Palestina untuk ‘Senang-Senang’
Kebrutalan tentara dan polisi Israel terhadap warga Palestina bukan hanya sekali dua kali saja kita dengar. Kekejaman itu tidak juga berhenti meski mendapat kutukan banyak orang dari sekujur Bumi.
Terbaru, sebuah video polisi wanita Israel membuat geger karena menembak pria Palestina dari belakang. Laman Metro.co.uk menyebut alasannya penembakan ini hanya untuk senang-senang belaka.
Menurut laman asal Inggris itu, peristiwa yang trekam dalam video tersebut terjadi sekitar satu setengah tahun silam. Dalam video itu terdengar polisi wanita itu mengusir pria nahas tersebut dengan menggunakan bahasa Arab. “Pergi dari sini,” demikian teriak polisi wanita itu.
Media Israel Channel 13, sebagaimana dikutip The National, menyiarkan rekaman tersebut. Menurut laporan media itu, pria Palestina ini diminta kembali ke Tepi Barat, tepi Yerusalem.
Pria itu pun menuruti perintah itu, berjalan sambil mengangkat kedua tangan. Namun sekitar 20 detik kemudian, salah satu polisi wanita Israel menembaknya dari belakang, dari jarak yang dekat.
Channel 13 menyebut polisi wanita itu menggunakan peluru karet untuk menembak pria Palestina itu. Pelor ini jamak digunakan untuk pengendalian kerusuhan, namun bisa menyebabkan kematian bila ditembakkan dari jarak dekat.
Menembak Tanpa Sebab
Juru Bicara Kepolisian Israel, Micky Rosenfeld, mengatakan bahwa pria Palestina yang tertembak tidak mengalami cidera serius.
Pengadilan, tambah Rosenfeld, juga telah membuka hasil penyidikan insiden ini. Petugas polisi wanita itu dikabarkan telah dipecat. Bahkan, polisi lain yang juga terlibat dalam insiden itu telah turun pangkat.
Sejak insiden itu, otoritas Palestina telah curiga terhadap tindakan Israel dan mendesak PBB untuk segera mengambil tindakan.
Indonesia Kutuk Kampanye Israel Caplok Tepi Barat Palestina
Indonesia mengutus upaya pencaplokan wilayah Tepi Barat Palestina yang dilakukan Israel. Pernyataan keras pemerintah itu disampaikan dalam Sidang Luar Biasa Tingkat Menteri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
“Indonesia memandang janji kampanye di Israel terkait aneksasi wilayah Tepi Barat Palestina sebagai tindakan yang tidak mengindahkan hukum internasional, dan bentuk nyata pelanggaran terhadap resolusi PBB,” ujar Dirjen Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri, Febrian A. Ruddyart
OKI menggelar sidang luar biasa tingkat menteri, dua hari sebelum berlangsungya Pemilu di Israel. Pertemuan digelar untuk merespon pernyataan Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu terkait rencana aneksasi atau pencaplokan Tepi Barat Palestina.
“Resolusi DK PBB Nomor 2334 tahun 2016 secara jelas menyatakan bahwa perubahan terhadap garis batas tahun 1967 tidak diakui oleh DK PBB,” kata dia.
Indonesia mengharapkan, OKI dapat menyerukan kepada masyarakat internasional untuk dapat memberikan dukungan kepada Palestina dan tidak mengakui tindakan illegal Israel.
Febrian juga menyampaikan rencana aneksasi Israel sangat terkait dengan isu hukum dan kemanusiaan.
Proyek pembangunan pemukiman di wilayah Palestina merupakan salah satu kendala terhadap progres negosiasi, serta menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi masyarakat Palestina.
Pertemuan selama satu hari tersebut yang dihadiri delapan Menteri dari Negara OKI menghasilkan komunike bersama yang berisikan kecaman kepada Israel dan dukungan kepada rakyat Palestina.
Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz, mengecam keinginan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu yang ingin mencaplok sebagian besar Tepi Barat seandainya terpilih kembali.
Dalam panggilan telepon dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Raja Salman mengatakan deklarasi Benjamin Netanyahu merupakan eskalasi yang sangat berbahaya terhadap rakyat Palestina.
Raja Salman menyebut, keinginan itu sebagai pelanggaran terhadap piagam PBB dan norma-norma internasional. Dilaporkan Arab News, Abbas mengapresiasi perhatian Raja Salman. Sebab, kondisi itu dapat mengangkat perjuangan Palestina.
Abbas juga memuji sikap Kerajaan Arab Saudi yang konsisten dan tegas mendukung perjuangan rakyat Palestina di KTT dan forum regional dan internasional.
Kementerian Luar Negeri Palestina mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel dan meminta pertanggungjawaban atas pelanggaran berat hukum internasionalnya. {dream}
