News  

Duh! Telur Dari Daerah Di Jawa Timur Ini Diduga Mengandung Racun Dioksin

Aktivis Lingkungan Menunjukkan Telur yang Diduga Mengandung Dioksin

Telur di sejumlah daerah di Jawa Timur diduga mengandung racun dioksin. Dugaan tersebut berdasarkan hasil riset empat lembaga penelitian pada telur di Dusun Klagen, Desa Tropodo, Krian, Kabupaten Sidoarjo dan Desa Bangun, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

“Empat lembaga itu adalah IPEN, Ecoton, Nexus3 dan Arnika. Hasil penelitiannya bahwa ayam kampung (bertelur) di Sidoarjo dan Mojokerto terkontaminasi racun dioksin, ini berbahaya pada kesehatan jika dikonsumsi,” kata Direktur Eksekutif Ecoton, Prigi Arsandi, saat menggelar aksi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa, 19 November 2019.

Prigi mengatakan penelitian mengambil enam sampel telur ayam kampung dari Desa Tropodo di Sidoarjo, dan Desa Bangun, Mojokerto. Dia menduga pakan ayam di kedua desa tersebut terkontaminasi hasil pembakaran sampah plastik impor di sekitar area peternakan.

Dia menerangkan sampel telur dari dua desa tersebut dibawa ke Swiss untuk diteliti pada Mei 2019. Telur kemudian dianalisis oleh HRGC-HRMS di laboratorium terakreditasi State Veterinary Institute di Praha, Republik Ceko.

“Setelah diteliti, ternyata telur-telur itu mengandung racun dioksi mencapai 200 pico gram per gram per lemak,” ujarnya.

Dia mengungkap kandungan telur di Tropodo Sidoarjo hampir sama dengan konsentrasi dioksin tertinggi dari Asia yang pernah tercatat (248 pg TEQ g-1lemak), yakni dari situs Bien Hoa di Vietnam, bekas pangkalan udara Militer AS.

“Jika telur ayam kampung dikonsumsi, bisa mengganggu sistem reproduksi, liver hingga imun tubuh,” ujarnya.

Prigi mendesak sampah plastik impor yang masuk ke Jatim dihentikan lantaran mencemari lingkungan termasuk hewan bahkan telur. Dia menerangkan telur yang tercemar racun dioksin diduga terkontaminasi dari sampah plastik impor.

“Ini locusnya Khofifah harus digarda terdepan. Jatim bukan tempat sampah, dan Ibu Khofifah harus marah ke Kemeterian Perdagangan, Kemenperin, dan KLHK karena adanya impor sampah plastik,” ujarnya. {medcom}