Sastrawan politik Ahmad Khozinudin menyoroti fenomena penjarahan rumah sejumlah publik figur seperti Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, Nava Urbach, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, banyak pihak yang hanya menyebut peristiwa itu sebagai “kejahatan”, tetapi bungkam terhadap penjarahan yang lebih besar dan sistematis oleh negara dalam bingkai kapitalisme.
Khozinudin menilai, sistem kapitalisme sekuler telah melegitimasi penguasaan kekayaan alam Indonesia oleh segelintir oligarki. “Bayangkan, negeri yang kaya raya bak Jamrud di khatulistiwa ini, mayoritas rakyatnya miskin. Yang kaya raya hanya segelintir saja,” tegasnya dalam pernyataan kepada Radar Aktual, Rabu (3/9/2025).
Ia menyebut nama-nama konglomerat seperti Anthoni Salim, Aguan, Low Tuck Kwong, Boy Tohir, Theodore Rachmat, Peter Sondakh, Lim Hariyanto, Aburizal Bakri hingga Luhut Panjaitan sebagai representasi kelompok yang diuntungkan dari sistem kapitalis.
Khozinudin menjelaskan, Islam menawarkan konsep kepemilikan yang adil, terbagi dalam tiga kategori: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.
-
Kepemilikan individu: harta hasil usaha, warisan, atau hibah yang bisa dikelola sesuai syariat.
-
Kepemilikan umum: SDA seperti air, tambang, energi, yang tidak boleh dimonopoli individu.
-
Kepemilikan negara: aset seperti pajak, BUMN, hingga ghanimah untuk kemaslahatan publik.
Dengan penerapan konsep ini, kata Khozinudin, Indonesia sebenarnya tidak perlu mengandalkan pajak. “Hanya dari sumber kepemilikan umum saja, negeri ini sudah mampu mencukupi seluruh kebutuhan rakyatnya,” jelasnya.
Khozinudin menegaskan, kekayaan alam Indonesia sangat besar: cadangan batubara 37,6 miliar ton, LNG 62 miliar MMbtu, emas 2.600 ton, nikel 81 juta ton, hutan produksi 100 juta hektar, serta potensi hasil laut senilai 13,3 miliar USD.
Namun, di bawah sistem kapitalisme, kekayaan tersebut justru dikuasai oligarki, sementara rakyat kecil terus dijerat dengan pungutan pajak.
Khozinudin menilai, akar masalahnya adalah ideologi kapitalisme sekuler yang dipraktikkan lewat sistem demokrasi. Ia menyerukan agar umat kembali pada Islam.
“Sudah saatnya umat ini kembali kepada Islam, dengan menerapkan syariah Islam secara kaffah, melalui sistem pemerintahan Khilafah,” pungkasnya.
