Gelombang desakan agar Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo semakin menguat, menyusul kritik keras dari dalam dan luar negeri atas peristiwa 25 dan 28 Agustus 2025 yang menewaskan sedikitnya sembilan warga sipil.
Juru Bicara Office United Nations of High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Ravina Shamdasani, mendesak pemerintah Indonesia mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM tersebut. PBB menilai aparat penegak hukum terlibat langsung dalam tindakan represif yang menelan korban jiwa. Bahkan aksi unjuk rasa dari diaspora Indonesia dan solidaritas internasional muncul di berbagai negara, menambah tekanan pada pemerintahan Prabowo.
Pemerhati politik dan kebangsaan, M Rizal Fadillah, menilai Prabowo kini berada dalam situasi genting. Ia mengingatkan bahwa sejarah kelam pelanggaran HAM yang pernah membayangi Prabowo akan kembali menjadi sorotan dunia, terutama jelang pidatonya di Sidang Umum PBB pada 23 September mendatang.
“Tanpa langkah tegas dalam penegakan hukum, kebebasan berpendapat, dan jaminan perlindungan HAM, maka kehadiran Prabowo di PBB hanya akan mempermalukan bangsa Indonesia. Prabowo sendiri bakal babak belur,” ujar Rizal dalam pernyataan kepada Radar Aktual, Sabtu (6/9).
Menurutnya, tanggung jawab besar ada di pundak Presiden untuk segera memberhentikan Kapolri. Ia menilai, posisi Listyo tidak hanya melemahkan citra Kepolisian tetapi juga memperburuk kredibilitas Prabowo sebagai kepala negara.
“Listyo Sigit Prabowo wajar segera mengundurkan diri. Namun budaya mundur belum terbentuk di negeri ini. Karena itu Presiden lah yang harus memecat atau memberhentikan Kapolri. Jika Prabowo tidak mampu, maka kredibilitasnya akan runtuh,” tegasnya.
Rizal bahkan menyebut situasi ini sudah sampai pada tahap ultimatum rakyat. “Pilih Listyo Sigit Prabowo atau Prabowo Subianto. Jika Listyo tetap dibiarkan, maka rakyat akan melibas Prabowo. Jika Listyo diberhentikan, maka Prabowo masih diberi kesempatan,” pungkasnya.
Sejauh ini, Istana belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan pemecatan Kapolri. Namun situasi politik nasional diprediksi akan semakin memanas, mengingat tekanan publik dan sorotan internasional yang kian tajam menjelang forum internasional PBB.
