Jubir Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi, kembali melontarkan kritik keras terhadap perjalanan demokrasi Indonesia pascareformasi. Dalam halaqah daring bertajuk “Hukum Demonstrasi” yang digelar oleh @Abdul Wahid Maktub pada Sabtu (6/9/2025), Adhie menyebut kondisi bangsa semakin parah akibat pelanggaran konstitusi dan intervensi politik mantan Presiden Joko Widodo terhadap pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto.
Adhie mengawali paparannya dengan menyebut ironi yang terjadi di Indonesia. Seminggu setelah para pejabat negara terlihat bergembira dengan berjoget di perayaan HUT Proklamasi, justru meletus demonstrasi besar di hampir seluruh wilayah tanah air. “Ada api, ada kemarahan, dan semua itu akumulasi dari persoalan bangsa yang diabaikan,” ujarnya.
Adhie mengingatkan kembali soal kelahiran Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pada 18 Agustus 2020 yang ia deklarasikan bersama Din Syamsuddin, Rahmat Wahab, Jenderal Gatot Nurmantyo, dan tokoh masyarakat lainnya. Menurutnya, KAMI hadir sebagai “cermin konstitusi” karena periode kedua pemerintahan Jokowi semakin jauh menyimpang dari cita-cita para pendiri bangsa.
“Nah rupanya ketika kita tampilkan cermin kepada pemerintah, dia melihat sesuatu yang menakutkan. Buruk muka, cermin dibelah. KAMI pun dianggap terlarang. Kawan-kawan seperti Syahganda, Jumhur, Anton Permana ditangkap tanpa alasan jelas,” kata Adhie.
Lebih lanjut, Adhie menuding bahwa berbagai kebijakan rezim lalu telah memperkosa konstitusi. Bahkan ia menyebut lahirnya “anak haram konstitusi” akibat manipulasi hukum yang merugikan rakyat. “Ada 300 doktor dan guru besar yang mengajukan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi, tapi semua diabaikan,” ujarnya.
Ia menyoroti kerusakan fiskal akibat kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang disebutnya hanya memindahkan beban ke daerah. “Daerah dipaksa mencari uang sendiri, akhirnya pajak PBB dan retribusi dinaikkan. Meledaklah kemarahan rakyat di daerah-daerah,” tambahnya.
Kebijakan infrastruktur juga tak luput dari kritik pedas Adhie. Ia menyebut hampir semua proyek dibangun tanpa AMDAL dan tanpa studi matang, sehingga BUMN diperintahkan untuk berhutang besar-besaran.
“Akibatnya BUMN bangkrut. Jalan tol dibangun dengan mark up, biaya mahal dibebankan kepada rakyat. Alih-alih jadi stimulus ekonomi, justru menjadi beban,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan tragedi pelanggaran HAM berat seperti Kanjuruhan dan KM 50 yang belum pernah dituntaskan. “Itu semua ada pertanggungjawabannya. Tapi pemerintah malah pura-pura lupa,” ucapnya.
Kritik Adhie semakin tajam saat menyentil situasi politik saat ini. Ia menuding mantan Presiden Jokowi masih mengendalikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan menempatkan orang-orangnya di struktur pemerintahan.
“Prabowo maju karena Jokowi. Tapi ini berbahaya, karena orang-orang Jokowi justru menyabotase dari dalam untuk merusak reputasi Prabowo,” ujarnya mengutip pernyataan KAMI saat reuni di Yogyakarta, 18 Agustus 2025.
Adhie menilai Prabowo salah langkah karena memberi gelar kehormatan kepada pejabat-pejabat yang justru dianggap bagian dari masalah. “KAMI sudah ingatkan, tapi malah dijawab dengan gelar. Padahal keadaan bangsa tidak sedang baik-baik saja,” tegasnya.
Bagi Adhie, gelombang demonstrasi pada 25–30 Agustus lalu hanyalah peringatan awal. “Demonstrasi bukan barang baru di negeri ini. Tapi kalau tidak diperbaiki, yang lebih besar bisa terulang. Ini akumulasi kemarahan rakyat selama 10 tahun,” katanya.
Ia juga menyinggung kebijakan IKN dan kereta cepat yang disebutnya sebagai proyek ambisius penuh kebohongan publik. “Itu bukan prioritas rakyat, justru merampas APBN,” tandasnya.
Adhie Massardi mengajak agar semua pihak kembali pada konstitusi dan Pancasila sebagai bingkai dalam bernegara. “Mari kita jadikan demonstrasi ini sebagai koreksi. Jangan sampai bangsa ini hancur karena salah kelola dan keserakahan elite,” pungkasnya.
