Direktur Eksekutif Trust Indonesia, Ahmad Fadhli, menyoroti dugaan keterlibatan anggota DPRD dalam kepemilikan atau pengelolaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah. Meski tidak melanggar aturan, ia menilai keterlibatan tersebut melanggar etika dan merugikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Jangan sampai jatah rakyat kecil dimakan juga oleh anggota DPRD,” tegas Fadhli kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Fadhli mengingatkan bahwa MBG merupakan program prioritas sekaligus janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Selain bertujuan memperbaiki gizi masyarakat, program ini juga dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM.
Ia menjelaskan, sistem MBG bersifat terbuka (open access), di mana siapa pun dapat berpartisipasi dalam pembangunan dapur maupun suplai bahan makanan. Sesuai dengan SOP dari Badan Gizi Nasional (BGN), proses seleksi dapur MBG dilakukan secara online dan diverifikasi berdasarkan kelengkapan dokumen serta skala prioritas wilayah.
“Jika ada anggota DPRD Provinsi/Kota/Kabupaten yang ikut terlibat dalam pembuatan dapur MBG tersebut, maka bisa dipastikan itu adalah oknum yang semata-mata mengejar keuntungan bisnis pribadi,” ujarnya.
Karena itu, Fadhli mendesak Kepala BGN, Dadan Hindayana, agar memperketat sistem verifikasi dan mencegah monopoli program oleh elite politik. “Jangan sampai UMKM justru tidak mendapat dampak ekonomi apa pun dari program ini,” tegasnya.
Sebelumnya, santer terdengar kabar soal keterlibatan anggota DPRD di sejumlah daerah dalam kepemilikan dan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur makan bergizi gratis (MBG). Meski tak ada aturan yang melarang, tapi tetap tidak etis ada pengawas yang merangkap jadi eksekutor program.
Secara terpisah, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana telah menyampaikan pandangannya soal isu keterlibatan legislator daerah di dapur MBG. Dadan bilang, kerja sama pada pemilik dapur MBG terbuka untuk semua pihak.
Artinya, siapa pun dapat menjadi mitra pemerintah dalam program tersebut. “(Mitra dapur MBG) terbuka untuk semua pihak,” kata Dadan saat dikonfirmasi pada Minggu (14/9/2025).
Asal tahu saja, MBG adalah salah satu program andalan Presiden RI Prabowo Subianto. Hingga kini disebut sudah sudah menjangkau 23 juta penerima manfaat. Jumlah ini diklaim bertambah pesat dalam hitungan hari, sebelumnya masih di kisaran 21 juta orang.
“Hari ini saya dapat laporan dari Kepala BGN sudah 23 juta, MBG sudah 23 juta penerima manfaat termasuk ibu-ibu yang sedang hamil,” kata Prabowo di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025).
Prabowo juga bilang, dapur MBG yang sudah beroperasi jumlahnya juga bertambah, sekitar 6.610. Setiap dapur, kata dia, memiliki 50 orang yang bekerja. Prabowo memastikan jumlah ini akan terus bertambah hingga mampu menyasar 82,9 juta penerima pada akhir Desember 2025.
Dia juga menyampaikan MBG hadir di setiap desa, kecamatan, dan kabupaten. Rencananya, tahun ini pemerintah sudah menganggarkan Rp171 triliun untuk dialirkan ke desa. “Tahun depan kita anggarkan Rp335 triliun. Rp330 triliun itu masuk ke semua desa. Ini program yang dilirik semua dunia,” jelasnya.(Sumber)
