Aksi massa dari berbagai daerah kembali menggebrak Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (2/10/2025). Ribuan orang yang tergabung dalam Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor (Gladiator) menggelar demonstrasi besar dengan isu utama: mendesak KPK segera mengusut dan menangkap mantan Presiden Joko Widodo beserta keluarganya.
Aksi yang sempat diwarnai insiden dorong-mendorong dengan aparat kepolisian itu digambarkan massa sebagai “penangkapan simbolik” terhadap Jokowi, sebelum kemudian diserahkan secara teatrikal ke Gedung KPK. Walau hanya simbolis, gelombang massa yang membawa spanduk, poster, dan orasi bernada keras ini mencerminkan meningkatnya tekanan publik terhadap lembaga antirasuah.
Sejumlah nama besar dari kalangan purnawirawan TNI-Polri, akademisi, advokat, aktivis, hingga tokoh ormas dan emak-emak militan hadir dalam aksi tersebut. Di antara yang berorasi ialah:
-Jenderal Purn Fahru Rozi
-Irjen Pol Purn Napoleon Bonaparte
-Laksamana Purn Slamet Soebiyanto
-Mayjen Purn Soenarko
-Brigjen Purn H Purnomo
-Dr Marwan Batu Bara
-Dr Roy Suryo
-A. Khozinudin, SH
-Dr M. Said Didu
-Beathor Suryadi
-Edy Mulyadi
-Kol Purn Sugeng Waras
-Jalih Pitoeng
-Bunda Merry
-serta sederet aktivis lain, mahasiswa, seniman, hingga jawara dari Banten.
Para tokoh tersebut satu suara: mendesak KPK untuk tidak lagi tebang pilih dalam menegakkan hukum dan berani memproses dugaan korupsi yang dikaitkan dengan mantan presiden.
Dalam pernyataan sikap, massa Gladiator menuntut Ketua KPK menunjukkan keberanian menuntaskan kasus besar, terutama yang dikaitkan dengan Jokowi dan keluarganya. Jika tidak mampu, mereka mendesak pimpinan KPK untuk mundur.
“Kami rakyat sudah muak dengan pola pengusutan tebang pilih yang berbasis pesanan. Jika KPK tak berani sentuh Jokowi, lebih baik mundur saja,” tegas salah satu orator, yang disambut pekikan ribuan peserta aksi.
Aksi ini juga ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Massa memberi tenggat hingga 20 Oktober 2025—tepat satu tahun masa pemerintahannya—untuk membuktikan komitmen serius dalam pemberantasan korupsi.
“Prabowo jangan hanya omon-omon. Buktikan dengan menangkap dan mengadili raja korupsi Jokowi dan para kroninya,” seru Ustad Mursalim, yang bersama Ustad Eka Jaya memandu jalannya aksi.
Pengamat politik dan kebangsaan M Rizal Fadillah yang turut hadir menilai aksi teatrikal penyerahan Jokowi ke KPK adalah ekspresi kemarahan rakyat yang kian menumpuk. Ia mengingatkan, jika aparat hukum terus diam, kelak rakyat bisa bertindak lebih jauh.
“Massa yang melakukan penangkapan simbolis ini adalah peringatan keras. Bisa saja suatu saat nanti bukan lagi teatrikal, tapi realita,” ujarnya.
Peserta aksi yang datang dari Bandung, Surabaya, Malang, Lampung, Yogyakarta, Banten, Karawang, Tasikmalaya, dan berbagai daerah lain menegaskan akan terus melakukan tekanan hingga ada langkah nyata.
Aksi di halaman Gedung KPK ini ditutup menjelang maghrib, dengan janji akan ada mobilisasi lebih besar jika tuntutan mereka diabaikan.
