Langkah pemerintah ingin mengebut sertifikasi laik higiene dan sanitasi (SLHS) untuk seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dianggap bukan solusi. Legislator dari Fraksi NasDem Irma Suryani Chaniago mengungkap, dugaan praktik jual beli sertifikasi yang disinyalir jadi akar persoalan munculnya kasus keracunan massal di sejumlah daerah.
“Saya pernah mengalami terus terang di Dapil ya, tapi saya nggak usah sebut karena nanti orangnya juga menjadi kena masalah. Mereka diminta untuk, ada gini, ada sertifikasi higienis yang kemudian diperjual belikan. Harganya bisa sampai, kalau nggak salah, sampai Rp10 jutaan, Rp6-Rp10 jutaan,” ujar Irma kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Anggota Komisi IX DPR itu menjelaskan, keberadaan SLHS untuk dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya formalitas dan tidak mencerminkan kondisi lapangan.
“Dan itu terus terang menurut saya tipu-tipu juga, karena kan tidak berdasarkan fakta-faktual di SPPG-nya. Harus beli sertifikasi higienis, artinya jual-beli. Pasti itu kan bukan solusi kalau menurut saya seperti itu,” katanya.
Ia mendorong agar pengelolaan MBG menempatkan orang-orang yang benar-benar ahli dan memiliki tanggung jawab di bidang pangan.
“Maka yang saya sarankan, orang-orang yang memang harus bertanggung jawab dan diikut sertakan di dalam BGN ini, betul-betul orang-orang yang memang tupoksinya, kemampuannya memang ada di sini,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, percepatan sertifikasi laik higiene dan sanitasi untuk dapur MBG harus segera dilakukan.
“Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat proses sertifikasi ini agar seluruh SPPG memenuhi standar kebersihan, standar SDM, dan standar proses pengolahan makanan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (28/9/2025).
Budi menargetkan, percepatan sertifikasi rampung dalam waktu satu bulan. Pemda bersama Badan Gizi Nasional (BGN) diminta mengawasi semua tahap, mulai dari bahan baku hingga penyajian. “Semua proses ini sudah disepakati bersama agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” tegasnya.
Catatan BGN menyebut ada 9.533 SPPG tersebar di Indonesia, namun belum jelas berapa yang sudah mengantongi sertifikat higienis. Padahal, data menunjukkan 4.711 orang menjadi korban keracunan MBG di tujuh wilayah, sementara Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat jumlah korban lebih besar, yakni 6.452 orang.(Sumber)
