Jurubicara PKS bidang Ekonomi, Handi Risza, menilai Menteri BUMN, Erick Thohir, masih memiliki pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan.
Ini menyusul terungkapnya kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton oleh eks direktur utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Ari Askhara. Handi membeberkan enam masalah di tubuh BUMN yang menunggu gebrakan dari Erick Thohir. Pertama, terkait kerugian BUMN.
Menurut data PKS, dari 142 BUMN sebagian besar masih mencatat kerugian. Dari jumlah tersebut hanya 25 BUMN yang mampu meraih labah. “Sisanya, tidak signifikan, bahkan merugi,” kata Handi dalam keterangan resmi, Ahad (8/12).
Kedua, terkait tata kelola BUMN. Ketiga, jerat utang BUMN. Handi mengatakan, hingga akhir tahun lalu, total utang BUMN mencapai Rp1.960 triliun. Jumlah itu memberatkan keuangan BUMN, termasuk negara.
Tak hanya itu, risiko gagal bayar juga besar. Hal tersebut tentu menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah. Tapi di sisi lain, PKS mengaku belum mendengar langkah konkret Erick Thohir membenahi masalah tersebut.
“Sampai hari ini kami belum mendengar apa yang akan dikerjakan oleh Menteri Erick dalam lima tahun ke depan,” ucapnya.
Keempat, dividen BUMN belum optimal. Handi mengatakan, target pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan baru sekitar Rp48 triliun pada 2019. Padahal, Penyertaan Modal Negara (PMN) mencapai Rp17 triliun. PMN periode 2015-2018 bahkan mencapai Rp130,3 triliun.
Kelima, kinerja BUMN belum sesuai harapan. Ia mencontohkan BUMN rugi yang belum mendapat penanganan langsung. Keenam, kasus korupsi yang menjerat BUMN.
Ia menilai koruptor yang bersarang di tubuh BUMN mencerminkan tingginya moral hazard di perusahaan plat merah itu beberapa tahun terakhir.
Seperti kasus yang melibatkan dirut BUMN, seperti Garuda, PLN, Pertamina, pernah diputus bersalah dalam Tipikor. “Ini seharusnya yang menjadi fokus Menteri Erick untuk diselesaikan dalam lima tahun ke depan,” ucap Handi. {indonesianinside}
