Presiden Prabowo Subianto buka-bukaan. Ternyata negara terus merugi di sektor pertambangan, akibat menjamurnya tambang ilegal. Tak tanggung-tanggung, kerugiannya ditaksir mencapai Rp800 triliun.
Demikian diutarakan Prabowo saat menyaksikan penyerahan uang senilai Rp13 triliun dalam perkara korupsi fasilitas ekspor CPO di Gedung Kejagung, Jakarta, Senin (20/10/2025).
“Masih banyak tambang yang ilegal, kerugian kita juga mungkin puluhan triliun atau ratusan triliun,” kata Prabowo.
Ia kemudian menjadikan kasus penyelundupan timah di Bangka Belitung sebagai contoh nyata. Berkat kerja sama TNI, Kejagung, Polri, dan Bea Cukai, aktivitas ilegal yang diduga telah berjalan hampir dua dekade itu mulai ditertibkan.
Data yang dihimpun pemerintah memperkirakan kerugian negara dari satu kasus ini saja mencapai Rp40 triliun per tahun.
“Diperkirakan kerugian itu Rp40 triliun setahun, dan ini sudah berjalan kurang lebih hampir 20 tahun. Jadi, kita bisa bayangkan Rp30 triliun atau Rp40 triliun, katakanlah kita ambil angka rendahnya Rp20 triliun tiap tahun,” tutur dia.
Presiden menegaskan bahwa perhitungan ini juga sejalan dengan kajian lembaga internasional. “Lembaga-lembaga internasional pun sudah mengkaji, sekitar US$3 miliar setahun kerugiannya. Kalau dikali 20 tahun itu adalah Rp800 triliun,” ujarnya, mengungkap angka kerugian kumulatif yang fantastis.
Prabowo pun menjelaskan bahwa praktik ini merugikan negara melalui berbagai modus invoicing yang menipu. “Ada under invoicing, ada over invoicing, intinya miss invoicing yaitu penipuan,” jelasnya.
Baginya, praktik ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan negara. “Negara apa yang kita bisa bangun dengan hal-hal seperti itu. Ilegal tambang, ilegal komoditas, lainnya dengan segala bentuk cara dan modusnya,” pungkas Prabowo.(Sumber)
