Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, kembali mengeluarkan peringatan keras tentang bahaya duitokrasi yang menurutnya kini telah menjelma sebagai “virus ganas” yang melumpuhkan seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam diskusi internal Kajian Politik Merah Putih pada Sabtu malam, 15 November 2025, Sutoyo menegaskan bahwa fenomena duitokrasi—yakni dominasi uang atas seluruh proses politik—telah merusak nilai kekuasaan dan menggeser kedaulatan rakyat menjadi sekadar ilusi.
Menurutnya, diskusi yang berlangsung hingga larut malam itu secara naluriah kembali mengarah pada persoalan utama bangsa: nasib rakyat yang tertindas oleh tata kelola negara yang carut-marut akibat dikendalikan kekuatan uang.
Sutoyo dengan tegas menyebut praktik duitokrasi berakar dari politik uang yang menjadi penentu pemenang dalam pemilihan presiden. Ia menilai, sejak era Presiden Joko Widodo hingga Pemilu 2024 yang dimenangkan Prabowo Subianto, pola yang sama terlihat jelas: kemenangan ditopang oleh rekayasa dan pendanaan oligarki.
“Presiden akhirnya harus tunduk kepada bandar pemilik saham terbesar dalam pemenangan Pilpres. Kekuasaannya bukan lagi dari rakyat, tetapi dari pemilik modal,” tegas Sutoyo, Ahad (16/11/2025)
Ia menilai dominasi uang tidak hanya merusak sistem demokrasi, tetapi juga menghancurkan tatanan penyelenggaraan negara. Moralitas politik membusuk, sementara pemerintah, menurutnya, berubah menjadi panggung bagi para bandar, badut, dan bandit.
“Negara ini berubah menjadi pesta para koruptor dan penipu yang menjadikan uang sebagai amunisi untuk menyergap dan mengendalikan kekuasaan,” ujarnya.
Sutoyo memaparkan bahwa duitokrasi menyebabkan kerusakan moral, menurunnya kepercayaan publik, dan disfungsi pemerintahan di berbagai sektor.
Dalam kajian tersebut, Sutoyo merinci empat penyebab lahir dan menguatnya duitokrasi:
1. Lemahnya penegakan hukum terhadap politik uang, menjadikan pemerintah sekadar “macan ompong” yang tunduk pada oligarki hitam.
2. Sikap permisif elit dan masyarakat yang menganggap wajar praktik jual beli kekuasaan.
3. Keterikatan kekuasaan dan modal yang menciptakan lingkaran oligarki politik yang menempatkan pemodal sebagai pengendali negara.
4. Ambisi elit politik yang menghalalkan segala cara demi mempertahankan kekuasaan, dengan uang sebagai instrumen utama.
Di akhir diskusi, para peserta sepakat bahwa apa yang terjadi saat ini adalah realitas pahit. Duitokrasi telah membajak demokrasi, merusak seluruh nilai kekuasaan yang seharusnya berpihak kepada rakyat, dan membawa bangsa pada kerusakan moral serta sosial yang semakin parah.
“Ini adalah kekejaman politik uang. Jika tak dihentikan, bangsa ini akan terus digiring menuju jurang kehancuran,” tutup Sutoyo.
