Gelombang desakan publik terhadap Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, semakin menguat setelah ia diketahui melakukan perjalanan umrah pada saat wilayahnya dilanda banjir besar. Peristiwa ini tidak hanya menyisakan luka bagi ribuan warga yang terdampak, namun juga menimbulkan kegusaran luas terhadap kepemimpinan daerah yang dinilai abai pada saat masyarakat membutuhkan kehadiran pemimpinnya.
Salah satu pihak yang menegaskan tuntutan tersebut adalah PPJNA 98. Ketua Umum PPJNA 98, Anto Kusumayuda, menyampaikan bahwa rakyat Aceh Selatan merasa dikecewakan dan membutuhkan perhatian segera dari pemerintah pusat. Menurut Anto, langkah politik yang paling tepat dan paling cepat untuk meredakan kegelisahan rakyat adalah meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberhentikan sementara Bupati Mirwan MS.
Namun yang menarik, dorongan ini tidak muncul di ruang hampa. Anto menilai salah satu tokoh nasional yang responsif terhadap suara publik adalah Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Menurut Anto, pernyataan maupun sikap politik Dasco selama ini memperlihatkan bahwa ia tidak mengabaikan aspirasi rakyat, terutama dalam persoalan yang menyangkut bencana dan tata kelola pemerintahan daerah.
“Bang Dasco adalah salah satu pemimpin nasional yang peka dan responsif. Ketika rakyat bersuara, beliau dengar. Ketika ada kepala daerah yang diduga abai di tengah bencana, beliau tidak tinggal diam,” tegas Anto dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).
Anto menyebutkan bahwa status bencana di Aceh Selatan bukanlah persoalan kecil. Banjir yang menerjang beberapa kecamatan menyebabkan ratusan rumah rusak, ribuan warga mengungsi, dan akses jalan terputus. Masyarakat, katanya, membutuhkan pemimpin yang hadir secara fisik maupun kebijakan—bukan pemimpin yang justru berada di luar negeri.
“Kami tidak anti siapa pun. Tapi ketika rakyat sedang kesusahan, pemimpin daerah justru pergi umrah, itu menunjukkan ketidakpekaan yang luar biasa. Ini bukan soal ibadah, tapi soal prioritas sebagai pejabat publik,” lanjutnya.
PPJNA 98 secara terbuka meminta Kemendagri segera mengambil langkah administratif berupa pemberhentian sementara terhadap Bupati Mirwan MS. Anto menilai langkah itu penting karena:
-Untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.
Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan pada bupati, pemerintahan daerah dianggap tidak efektif.
-Untuk memastikan penanganan bencana berjalan maksimal.
Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat Sementara (Pjs) dianggap memberi kepastian komando di lapangan.
-Untuk membuka ruang evaluasi mendalam.
Kemendagri bisa menelusuri apakah telah terjadi pelanggaran etika atau administratif oleh bupati.
Anto juga menekankan bahwa tuntutan pemberhentian sementara bukanlah bentuk kriminalisasi atau politisasi, tetapi murni permintaan rakyat yang merasa terabaikan.
Di media sosial dan berbagai forum lokal Aceh Selatan, keluhan warga mengalir deras. Banyak yang mempertanyakan alasan Bupati Mirwan memilih pergi umrah di saat wilayahnya dilanda bencana.
Seorang warga di Kecamatan Meukek menuliskan di media sosial:
“Kami tak melarang bupati beribadah. Tapi banjir ini besar, rumah kami hanyut. Harusnya beliau ada bersama kami.”
Sentimen seperti ini menjadi viral dan semakin memperkuat desakan publik. Banyak warga menilai bahwa pemimpin daerah tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi juga simbol kehadiran dan ketegasan negara ketika masyarakat berada dalam kondisi darurat.
Banjir yang melanda Aceh Selatan beberapa hari terakhir terjadi akibat curah hujan tinggi dan meluapnya beberapa sungai utama. Informasi dari lapangan menyebutkan:
-Beberapa desa terisolasi akibat akses jalan tertutup material banjir.
-Ratusan rumah rusak sedang hingga berat.
-Infrastruktur publik seperti jembatan dan fasilitas pendidikan terdampak.
-Ribuan warga harus mengungsi ke titik-titik aman.
Situasi ini menuntut kehadiran pemimpin daerah sebagai pengambil kebijakan, pengatur sumber daya, serta penggerak koordinasi lintas sektor. Ketidakhadiran bupati dalam momen kritis itu dianggap sebagai bentuk kelalaian serius.
Anto Kusumayuda menegaskan bahwa Sufmi Dasco Ahmad bukan hanya mendengar, tetapi juga sering mendorong pemerintah pusat untuk bertindak cepat dalam situasi krisis. PPJNA 98 menilai model kepemimpinan seperti itulah yang dibutuhkan saat ini—responsif, cepat, dan berpihak pada rakyat.
“Jika Bang Dasco mendukung desakan rakyat untuk memberhentikan sementara Bupati Aceh Selatan, kami yakin itu demi kepentingan publik, bukan kepentingan politik,” ujar Anto.
PPJNA 98, lanjutnya, akan terus mengawal proses ini dan berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar tuntutan rakyat Aceh Selatan tidak diabaikan.
Kasus absennya Bupati Mirwan MS saat Aceh Selatan dilanda banjir bukan sekadar persoalan moral. Ini menyangkut tanggung jawab negara kepada warganya. Ketika pemimpin daerah tidak hadir, maka pemerintah pusat harus segera bertindak.
Tuntutan PPJNA 98 agar Kemendagri memberhentikan sementara Bupati Aceh Selatan kini menjadi perhatian publik nasional. Dengan sorotan tajam terhadap kinerja pemerintah daerah, publik menunggu langkah nyata pemerintah pusat untuk meredakan ketegangan, memulihkan kepercayaan warga, dan memastikan penanganan bencana berjalan optimal.
PPJNA 98 menegaskan bahwa suara rakyat harus menjadi prioritas. Dan mereka percaya, salah satu tokoh yang mendengar suara itu adalah Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
