Sejumlah organisasi lintas sektoral menggelar Musyawarah Aktivis Lintas Sektoral di Resto Handayani, Jakarta, Kamis (11/12/2025). Organisasi yang hadir antara lain GN 98, Forbes Bhinneka Tunggal Ika, Solidaritas Buruh Nasional, Serikat Jasa Angkutan Online Kerakyatan, Perserikatan Sosialisme Demokrasi Kerakyatan, dan GEMA PUAN.
Musyawarah yang dipandu oleh Agung dan Maya, keduanya aktivis 98, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta untuk mengenang para pahlawan serta aktivis 98 yang telah wafat.
Dalam orasi politik pertama, Anton Aritonang, Ketua GN 98, menegaskan bahwa konsep demokrasi Pancasila lahir dari tradisi musyawarah berbagai bangsa di Nusantara, mulai dari Jawa, Sunda, hingga Batak. Namun, ia menilai nilai-nilai tersebut kini tergerus oleh praktik demokrasi liberal yang tidak memberi ruang bagi keterwakilan sektor–sektor rakyat seperti buruh, tani, mahasiswa, hingga pengemudi ojek online.
“Solusi atas kondisi ini adalah menerapkan demokrasi Pancasila secara sungguh-sungguh. Selama ini demokrasi Pancasila tidak pernah benar-benar dijalankan,” tegas Anton.
Sekjen Forbes Bhinneka Tunggal Ika, Yoga Diliyanto, menyampaikan bahwa secara historis Indonesia lahir dari gerakan politik yang mengedepankan kepentingan kolektif. Namun sejak kemerdekaan hingga era reformasi, menurutnya, demokrasi Pancasila tidak pernah diterapkan secara penuh.
“Kini yang berlaku justru demokrasi liberal. Dampaknya: money politics, tingginya biaya politik, serta partai politik yang tidak lagi berfungsi sebagai rekrutmen politik yang demokratis,” ujarnya.
Ridwan, Ketua GEMA PUAN, menyoroti absennya keterwakilan sektoral di MPR pada era pascareformasi. Ia menyebut bahwa meski Orde Baru dikenal otoriter, tetapi tetap memberi ruang bagi perwakilan berbagai sektor di MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
“Hari ini tidak ada lagi keterwakilan sektoral. Parlemen hanya diisi oleh perwakilan partai politik yang belum tentu paham kebutuhan sektor rakyat,” tegasnya.
Mudofir Khamid, aktivis buruh dan mantan Presiden KSBSI, mengingatkan bahwa buruh dulu pernah memiliki keterwakilan di MPR dan bahkan pernah memiliki partai buruh yang ikut pemilu sejak 1955.
Namun setelah amandemen UUD 1945 tahun 2002, keterwakilan itu hilang.
“Tanpa Demokrasi Pancasila, buruh tidak akan pernah benar-benar didengar. Mekanisme penunjukan keterwakilan sektoral di MPR adalah solusi,” ujar Mudofir.
Perwakilan Serikat Jasa Transportasi Online Kerakyatan (SEJATERA), Oky, menyampaikan keresahan para pengemudi ojek online yang selama ini hanya dijadikan objek politik.
“Suara ojol dipakai saat pemilu, tapi setelah mereka terpilih, janji politik dilupakan. Ojol harus menjadi subjek dalam demokrasi, bukan objek penderita,” tegasnya.
Ia menyebut bahwa dalam demokrasi liberal, ojol hanya menjadi alat politik. Tetapi dalam Demokrasi Pancasila, sektor ojol dapat memiliki perwakilan dalam lembaga negara untuk ikut menentukan arah kebijakan.
El Devino, perwakilan Perserikatan Sosialisme Demokrasi Kerakyatan, menutup rangkaian orasi dengan menyoroti dominasi modal dalam politik Indonesia. Ia menilai demokrasi saat ini kerap dipakai untuk melegitimasi kekuasaan yang tidak pro-rakyat.
“Kita tidak boleh membiarkan demokrasi kita dibeli. Demokrasi harus kembali pada rakyat,” kata El Devino.
Ia menegaskan bahwa Pancasila memberikan fondasi kuat untuk menciptakan demokrasi yang berkeadilan dan manusiawi. Karena itu, diperlukan perombakan serius dalam tata kelola demokrasi nasional.
“Indonesia membutuhkan demokrasi yang tunduk pada kepentingan rakyat, bukan pada modal — yakni Demokrasi Pancasila,” tegasnya.
Di akhir musyawarah, seluruh organisasi sepakat bahwa penerapan Demokrasi Pancasila secara murni dan konsekuen menjadi jalan untuk mengembalikan keterwakilan sektoral dalam lembaga negara dan memperbaiki arah demokrasi Indonesia.
Musyawarah tersebut menjadi langkah awal untuk membangun gerakan bersama lintas organisasi menuju demokrasi yang lebih inklusif, berkeadilan, serta sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia.
