Ketegangan diskursus publik antara mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal dan lingkaran kabinet Presiden Prabowo Subianto memicu respons serius dari tokoh senior Muhammadiyah, Anwar Abbas.
Pengamat sosial ekonomi dan keagamaan tersebut menyayangkan sikap defensif dan resistensi yang ditunjukkan oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap masukan konstruktif yang dilayangkan Dino Patti Djalal kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono.
Menurut Anwar, mentalitas anti-kritik di tubuh kabinet berpotensi menjadi “batu sandungan” bagi kepemimpinan Presiden Prabowo.
Diplomasi Butuh Dukungan Domestik
Polemik bermula ketika Dino Patti Djalal menyarankan agar Menlu Sugiono lebih membuka diri dan membangun dialog dengan elemen masyarakat di dalam negeri. Dalam pandangan Anwar Abbas, saran tersebut sangat wajar dan substansial.
“Dino mengharapkan agar Sugiono membuka diri. Ini penting supaya masyarakat tahu tujuan, arah, dan strategi politik luar negeri kita, sehingga publik bisa berkontribusi menyukseskannya,” ujar Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya kepada inilah.com.
Anwar menekankan poin vital yang diangkat Dino: bahwa sehebat apa pun diplomasi Indonesia di pentas global, dunia akan “menertawakan” jika kondisi domestik tidak solid atau tidak mendukung. Keseimbangan antara manuver luar negeri dan komunikasi dalam negeri adalah kunci yang ingin dijaga oleh Dino sebagai diplomat senior.
Kritik Terhadap Mentalitas “Right or Wrong Is My Friend”
Namun, saran tersebut direspons negatif oleh Menteri HAM, Natalius Pigai, yang dinilai Anwar menunjukkan sikap “alergi kritik”. Anwar menyoroti bahaya budaya “right or wrong is my friend” (benar atau salah adalah teman saya) dalam tata kelola negara.
“Ukuran dalam menilai kepemimpinan bukanlah masalah kedekatan, dan tidak hanya dilihat dari hasil, tapi juga proses,” tegas Anwar. Ia menilai Dino melihat aspek proses komunikasi publik yang belum berjalan optimal di Kementerian Luar Negeri saat ini.
Peringatan Bagi Citra Presiden
Anwar Abbas memperingatkan bahwa jika para pembantu presiden terus memelihara sikap menutup telinga terhadap suara rakyat dan para ahli, dampaknya akan fatal. Kerusakan citra tidak hanya akan menimpa menteri yang bersangkutan, tetapi juga merembet ke pucuk pimpinan tertinggi.
“Kasihan kita dengan bangsa ini jika mendapatkan pemimpin yang alergi kritik. Hal ini jelas akan berdampak merusak citra dari pemimpin di atasnya, yaitu Presiden Prabowo sendiri. Kita tentu tidak mau hal itu terjadi,” ujar Buya Anwar.
Dino Patti Djalal, pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan mantan Dubes RI untuk AS, sebelumnya menyoroti gaya komunikasi Menlu Sugiono.
Dino menyebut bahwa “politik luar negeri tidak boleh elitis” dan mengkritik absennya sesi briefing atau komunikasi publik yang memadai dari Menlu Sugiono sejak dilantik, berbeda dengan tradisi Menlu sebelumnya (Retno Marsudi). Dino menekankan bahwa Menlu bukan hanya diplomat untuk presiden, tapi juga juru bicara Indonesia kepada rakyatnya sendiri.
Menteri HAM, Natalius Pigai, merespons kritik Dino dengan nada keras melalui media sosial (Twitter/X). Pigai membela Sugiono dengan mengatakan bahwa Dino tidak perlu mengajari Sugiono karena Sugiono dinilai lebih paham konteks militer dan strategi pertahanan-keamanan yang menjadi fokus Prabowo.
Pigai menggunakan narasi bahwa Sugiono adalah “anak ideologis” Prabowo yang tidak perlu diragukan kapasitasnya, dan meminta Dino untuk memberi ruang (waktu) bagi Menlu baru.(Sumber)
