Banyak faktor yang membuat Jiwasraya merugi dan gagal bayar polis hingga belasan triliun rupiah. Faktor internal di antaranya karena ada dugaan investasi fiktif yang dilakukan jajaran direksi.
Sementara faktor eksternal terjadi karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang lemah dalam pengawasan.
Begitu tegas Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono kepada wartawan, Jumat (20/12). “OJK yang jadi salah satu institusi yang seharusnya punya kewajiban mengawasi perdagangan saham di pasar modal,” terangnya.
Arief merasa aneh jika OJK tidak pernah menegur Jiwasraya sebagai perusahaan asuransi yang diawasi hingga direksi melakukan fraud dalam berinvestasi.
Sebab OJK, pasti memeriksa hasil laporan keuangan Jiwasraya setelah diaudit, lalu melakukan klarifikasi atas laporan keuangan yang dibuat Jiwasraya.
“Patut diduga jebolnya Jiwasraya tidak terlepas kemungkinan ada kongkalikong antara direksi Jiwasraya dan oknum pejabat OJK,” duga Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu itu.
Arief mendesak Kejaksaan Agung untuk berkerja keras mengungkap dugaan itu. Sebab, kasus ini yang membuat Jiwasraya merugi triliunan rupiah ini telah menimbulkan kerugian negara dan masyarakat.
“Jangan sampai juga Jiwasraya jadi BUMN yang dibobol di era Joko Widodo dalam sejarah dan pelakunya bebas berlari nantinya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Arief turut meminta Moeldoko untuk buka suara. Pasalnya, mantan panglima TNI itu turut mengangkat mantan Direktur Keuangan Jiwasraya, Hary Prasetyo sebagai anggotanya di Kantor Staf Kepresidenan. {rmol}
