Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Jakarta pada Senin (12/1/2026). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat sedikitnya 59 RT terdampak banjir serta 30 ruas jalan tergenang, akibat curah hujan tinggi yang mengguyur ibu kota sejak dini hari.
Kondisi tersebut menuai kritik dari berbagai pihak. Ketua Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) DKI Jakarta, Sopian Ansori, menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta gagal mengatasi persoalan banjir yang terus berulang setiap musim hujan.
“Banjir yang terus terjadi saat musim hujan, terlebih ketika curah hujan tinggi, merupakan tanda kegagalan Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi banjir. Padahal penanganan banjir merupakan salah satu janji kampanye Pramono Anung–Rano Karno saat Pilkada Jakarta,” ujar Sopian dalam keterangannya, Selasa (12/1).
Menurut Sopian, berbagai kebijakan penanggulangan banjir yang selama ini dilakukan belum menunjukkan hasil signifikan. Banjir masih menjadi persoalan klasik yang berulang, tanpa solusi permanen yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia menilai, Pemprov DKI Jakarta perlu menghadirkan langkah yang lebih serius, terukur, dan terintegrasi, mulai dari pembenahan sistem drainase, percepatan normalisasi sungai, hingga penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
“Penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial dan reaktif. Harus ada perencanaan menyeluruh dari hulu ke hilir, serta komitmen kuat untuk mengeksekusi kebijakan yang berpihak pada keselamatan warga,” tegasnya.
Lebih lanjut, KAMMI DKI Jakarta mendorong agar kebijakan pengendalian banjir tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga disertai perencanaan berkelanjutan yang mampu melindungi warga Jakarta dari dampak banjir yang terus berulang setiap tahunnya.
“Warga Jakarta berhak mendapatkan rasa aman dari ancaman banjir. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab dan membuktikan janji politiknya, bukan sekadar wacana,” pungkas Sopian.
