Pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa belum membawa perubahan signifikan terhadap kondisi fiskal nasional. Janji optimisme yang disampaikan Purbaya saat awal menjabat, bahwa dalam waktu tiga bulan ekonomi Indonesia akan “cerah”, hingga kini dinilai belum terbukti.
Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menilai pernyataan tersebut lebih bersifat retorika politik ketimbang refleksi kebijakan berbasis realitas ekonomi. Pasalnya, hingga saat ini postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih berada dalam kondisi defisit, sementara tekanan fiskal terus meningkat.
“Pergantian Menkeu ternyata tidak otomatis mengubah arah kebijakan fiskal. Defisit APBN masih terjadi, utang tetap membesar, dan pertumbuhan ekonomi belum mampu menembus target optimistis di atas 5 persen,” kata Defiyan dalam keterangannya, Jumat (30/1/2026).
Menurut Defiyan, istilah “ekonomi cerah” yang disampaikan Purbaya sejak awal menjabat justru menimbulkan ekspektasi tinggi di tengah masyarakat. Namun dalam praktiknya, kondisi ekonomi rakyat masih dibayangi kenaikan harga, tekanan daya beli, dan beban pajak yang semakin terasa.
Ia membandingkan pola komunikasi Purbaya dengan sejumlah menteri lain di Kabinet Merah Putih yang kerap menyampaikan klaim optimistis, namun tidak sepenuhnya sejalan dengan data di lapangan.
“Ini mirip dengan klaim surplus beras tanpa impor yang disampaikan Menteri Pertanian. Di atas kertas terlihat bagus, tetapi realitasnya banyak persoalan mendasar yang tidak diselesaikan,” ujarnya.
Defiyan menilai persoalan utama APBN bukan semata pada siapa yang menjabat Menteri Keuangan, melainkan pada arah politik anggaran yang dinilai terlalu ekspansif, tidak disiplin, dan minim keberpihakan pada penguatan sektor produktif.
“Selama belanja negara tidak difokuskan pada penguatan industri nasional, penciptaan lapangan kerja, dan kemandirian ekonomi, maka defisit hanya akan menjadi penyakit kronis APBN,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan pemerintah agar tidak sekadar menjual optimisme melalui narasi, tetapi menghadirkan kebijakan fiskal yang transparan, akuntabel, dan berpijak pada konstitusi.
“Rakyat tidak butuh istilah ekonomi cerah. Yang dibutuhkan adalah harga stabil, pekerjaan tersedia, dan APBN yang sehat,” pungkas Defiyan.
