Di media sosial, beredar isu soal BPJS yang disebut menghancurkan Rumah Sakit milik pemerintah, bahkan merugikan RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta sebesar Rp839 Miliar.
Dalam unggahan akun instagram @asiantigerschool.id, menyebut RS rujukan nasional disebut harus menombok ratusan miliar akibat tarif INA-CBG yang tak menutup biaya riil. Ia menyebut, solusinya bukan mengurangi BPJS, tapi menata ulang revenue mix dan struktur biaya.
Dirjen Kesehatan Lanjutan Kemenkes, Azhar Jaya atau Azhar Aco membantah isu tersebut. Ia menyebut, isu yang beredar merupakan hoaks.
“Maaf itu hoax, kami lagi minta take down,” kata Azhar saat dikonfirmasi inilah.com, Jakarta, Rabu (14/2/2026).
Postingan itu juga menyatakan bahwa selama bertahun-tahun, RSCM harus nombok biaya pasien BPJS dan pasien tidak mampu. Tarif INA-CBG yang dipakai BPJS, sering tidak menutup biaya riil, apalagi buat kasus kompleks.
“Di 2023 aja, RSCM sudah ngeluarin kurang lebih Rp839 miliar atau 34 persen dari total pendapatan cuma buat nutup selisih biaya layanan. Di titik inilah Kementerian Kesehatan akhirnya turun tangan,” tulis keterangan postingan akun tersebut.
Unggahan itu juga menyebut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan satu hal penting, yakni “Rumah Sakit tidak boleh bergantung terus pada APBN”. RSCM Harus jadi rumah sakit dengan layanan unggul, pusat pendidikan, sekaligus institusi yang sehat secara finansial.
“RSCM mulai menata ulang cara bermainnya. Bukan dengan mengurangi pasien BPJS, tetapi dengan menyeimbangkan sumber pendapatan,” tulis akun @asiantigerschool.id.
Dengan begitu, cara RSCM selamat yakni dengan memperkuat layanan non-BPJS yang bernilai tinggi, kemudian produktivitas tenaga medis ditingkatkan, pengelolaan biaya diperketat dan surplus pendapatan non-BPJS digunakan untuk mensubsidi pasien BPJS dan pasien tidak mampu.
“Hasilnya, cuma dalam setahun RSCM mencatat pendapatan sekitar Rp2,45 triliun dan, untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade, berhasil membukukan arus kas positif tanpa tambahan APBN,” tulis akun @asiantigerschool.id.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini juga menyebut pernyataan Menkes Budi itu tidak benar.
“Infonya Menkes tidak pernah buat pernyataan seperti itu. Nanti kalau ada rapat akan saya tanyakan,” kata Yahya saat dikonfirmasi inilah.com, Rabu (3/2/2026).(Sumber)
