Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, menyoroti kembali pidato Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menyatakan kesiapan dirinya berkorban demi bangsa dan rakyat Indonesia. Pernyataan tersebut, antara lain disampaikan dalam sambutan pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama di Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya membela kepentingan rakyat serta menyinggung upaya penghematan anggaran negara untuk program kesejahteraan, termasuk pemberian makan bagi anak-anak sekolah dan perbaikan ratusan ribu fasilitas pendidikan di Indonesia.
Namun, menurut Sutoyo, muatan pidato tersebut terus diulang sementara sebagian masyarakat masih mempertanyakan realisasi kebijakan di lapangan, khususnya terkait penanganan korupsi, prioritas anggaran, serta kondisi sosial masyarakat miskin.
Sorotan semakin menguat setelah muncul kabar tragis meninggalnya seorang anak sekolah berinisial YBR (10) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga bunuh diri karena tidak mampu membeli perlengkapan sekolah sederhana seperti pulpen dan buku.
Peristiwa itu memicu respons Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM). Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, pada 6 Februari 2026 mengirimkan surat kepada United Nations Children’s Fund (UNICEF) dari Kampus Bulaksumur, Yogyakarta.
Dalam surat tersebut, BEM UGM menyampaikan beberapa poin utama, antara lain:
1. Meminta UNICEF merespons tragedi kemanusiaan anak di NTT yang meninggal karena keterbatasan ekonomi untuk kebutuhan sekolah dasar.
2. Menilai peristiwa tersebut bertolak belakang dengan capaian statistik kesejahteraan yang dipaparkan pemerintah.
3. Mengkritik prioritas anggaran negara yang dianggap belum berpihak pada persoalan kemiskinan dan pendidikan mendasar.
4. Menyoroti program Makan Bergizi Gratis yang dinilai belum menyentuh akar ketimpangan pendidikan dan kemiskinan struktural.
5. Menyampaikan kritik keras terhadap kepemimpinan nasional serta meminta perhatian komunitas internasional terhadap kondisi anak-anak Indonesia.
Surat tersebut memuat bahasa kritik yang sangat tajam terhadap Presiden Prabowo Subianto, sehingga memunculkan perdebatan di ruang publik mengenai batas ekspresi politik mahasiswa dan sensitivitas etika dalam menyampaikan kritik terhadap kepala negara.
Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah maupun UNICEF terkait surat yang dikirimkan BEM UGM tersebut. Sementara itu, tragedi di NTT kembali membuka diskusi luas mengenai ketimpangan sosial, efektivitas kebijakan pendidikan, serta perlindungan negara terhadap anak-anak dari keluarga miskin.
Kasus ini juga menegaskan bahwa isu kemiskinan ekstrem dan akses pendidikan dasar masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia.
