Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai harus ada pembenahan serta mengambil langkah serius dan fundamental dalam menghadapi kondisi politik pada 2020.
“Harus ada pembenahan tidak mungkin lompat kalau prespektif selama 2019 tak bagus. Kan sudah tahu indeks demokrasi kita merosot,” ujarnya kepada wartawan.
Terlebih, kata Siti, pada akhir pemerintahan Joko Widodo periode pertama masih mendapatkan rapor merah dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia.
“Jadi artinya ada effort ikhtiar luar biasa untuk mengubah yang suram menjadi lebih ceria. Kalau tidak ada effort dan politisi cuman mempersiapkan pilkada ya sudah kontestasi terus saja. Kalau itu saja ya politik kita mundur. Padahal politik ada moral politik dan etika politik,” tegasnya.
Siti Zuhro menuturkan kondisi politik 2019 yang carut marut mau tidak mau akan menjadi landasan politik di 2020. Terlebih pada tahun ini, akan diselenggarakan Pilkada Serentak 2020 di 270 wilayah di Indonesia
Menurutnya pada 2020 akan terwarisi pemilu yang lalu. Menurutnya, asumsi pada saat Pemilu 2019 sangatlah positif dan yang terjadi justru perilaku distorsi, penyimpangan, bahkan ratusan orang terbunuh dari Pemilu serentak
“Bahkan dari tahapan awal sampai akhir terus terjadi sengketa,” tutur Siti Zuhro
Sehingga, sambung Siti, sangat sulit bila di tahun 2020 kondisi politik akan cerah lantaran para politisi yang sudah mulai memikirkan Pilkada serentak di 270 wilayah di Indonesia.
”Tahun 2020 bagaimana dikatakan cerah kalau sekarang partainya sudah memikirkan pilkada serentak di 270 daerah,” ujarnya. {politiktoday}
