Ketua Umum PPJNA 98, Anto Kusumayuda, mengungkapkan bahwa Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, telah berbicara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait aspirasi masyarakat mengenai rencana impor mobil pikap dari India.
Menurut Anto, langkah Dasco menunjukkan bahwa elite politik tidak menutup mata terhadap keresahan pelaku usaha kecil, petani, hingga UMKM yang khawatir akan dampak masuknya kendaraan impor terhadap industri otomotif nasional.
“Bang Dasco sudah mendengar langsung aspirasi masyarakat, khususnya pelaku industri dan UMKM. Bahkan beliau sudah bicara dengan Presiden Prabowo agar impor mobil pikap dari India ditunda terlebih dahulu,” ujar Anto dalam keterangannya kepada media, Rabu (4/3/2026).
Rencana impor mobil pikap dari India menuai pro dan kontra. Di satu sisi, kendaraan niaga ringan dengan harga kompetitif dinilai dapat membantu sektor distribusi dan usaha kecil. Namun di sisi lain, kalangan industri dalam negeri khawatir kebijakan tersebut akan menekan produsen lokal dan memperlemah rantai pasok otomotif nasional.
Anto menegaskan, aspirasi yang disampaikan kepada Dasco bukan semata-mata soal persaingan dagang, tetapi menyangkut keberlangsungan tenaga kerja dan industri komponen dalam negeri.
“Industri otomotif kita menyerap ratusan ribu tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Kalau impor dibuka tanpa kajian mendalam, ini bisa berdampak pada PHK dan melemahnya industri komponen lokal,” katanya.
Ia menyebut, penundaan bukan berarti menolak kerja sama dagang dengan India, tetapi memberikan ruang evaluasi agar kebijakan tetap berpihak pada kepentingan nasional.
Dalam dinamika politik pemerintahan saat ini, Dasco dinilai memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara aspirasi publik dan kebijakan eksekutif. Sebagai pimpinan DPR sekaligus orang dekat Presiden Prabowo, komunikasi antara legislatif dan eksekutif disebut berjalan intensif.
Anto menyatakan, pembicaraan Dasco dengan Presiden Prabowo dilakukan dalam konteks menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah situasi global yang belum sepenuhnya pulih.
“Pak Prabowo tentu mempertimbangkan banyak aspek, termasuk hubungan bilateral dengan India dan kepentingan investasi. Tapi beliau juga sangat terbuka terhadap masukan dari DPR dan masyarakat,” jelasnya.
Isu impor mobil pikap dari India tidak bisa dilepaskan dari hubungan dagang Indonesia–India yang terus berkembang. India merupakan salah satu mitra dagang strategis Indonesia di kawasan Asia Selatan, termasuk dalam kerja sama energi, farmasi, dan otomotif.
Namun, analis ekonomi menilai kebijakan impor kendaraan dalam jumlah besar perlu memperhatikan neraca perdagangan serta tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Jika impor dilakukan tanpa skema perakitan lokal atau investasi pabrik, maka dampak jangka panjangnya bisa memperlebar defisit sektor manufaktur.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah mendorong transformasi industri otomotif menuju kendaraan listrik dan peningkatan daya saing ekspor. Dalam konteks ini, keputusan menunda impor bisa menjadi bagian dari strategi konsolidasi industri nasional.
Sejumlah pelaku UMKM di sektor distribusi barang mengaku terbelah. Ada yang berharap hadirnya pikap impor dengan harga lebih murah dapat menekan biaya operasional. Namun ada pula yang menginginkan pemerintah tetap melindungi produk dalam negeri.
Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah terkait keputusan final soal impor mobil pikap dari India. Namun pernyataan PPJNA 98 menegaskan bahwa isu tersebut sudah menjadi perhatian di tingkat tertinggi pemerintahan.
Anto menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pihaknya mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat dan industri nasional.
“Kami percaya Presiden Prabowo akan mengambil keputusan terbaik. Yang jelas, Bang Dasco sudah menjalankan perannya sebagai wakil rakyat dengan menyampaikan aspirasi ini secara langsung,” tegasnya.
Dengan dinamika ekonomi global yang masih fluktuatif dan tekanan pada sektor manufaktur domestik, keputusan soal impor kendaraan niaga ringan akan menjadi ujian awal bagi pemerintahan Prabowo dalam menyeimbangkan kepentingan perdagangan internasional dan perlindungan industri dalam negeri.
