Pemerintah tengah merancang kebijakan work from home (WFH) sebagai langkah menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini diambil menyusul kekhawatiran terkait seretnya pasokan minyak akibat konflik di Timur Tengah.
Kebijakan WFH direncanakan diberlakukan satu hari dalam seminggu bagi ASN (aparatur sipil negara) maupun pekerja swasta, dengan pengecualian bagi layanan publik.
“ASN maupun imbauan untuk swasta. Tetapi yang tidak, bukan pelayanan publik,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui wartawan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Sabtu (21/3/2026).
Meski demikian, kebijakan WFH masih dalam tahap pembahasan. Rencana teknisnya akan dibahas lebih rinci dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kemnaker dan Kemendagri, setelah libur Lebaran 2026.
“WFH akan didetailkan, tetapi sesudah Lebaran kita akan melakukan,” tegas Airlangga.
Sebelumnya, usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana, Kamis (19/3), Airlangga menyampaikan bahwa WFH akan diterapkan satu hari dari lima hari kerja. Waktu pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut setelah konsep teknis rampung.
“Dengan tingginya harga minyak, perlu efisiensi waktu kerja. Ini diharapkan tidak hanya untuk ASN, tetapi juga swasta dan Pemda,” jelasnya.
Airlangga menambahkan, kebijakan ini diharapkan menekan konsumsi BBM dan mobilitas pekerja. Presiden menilai efisiensi dari WFH cukup signifikan, bisa mengurangi sekitar seperlima penggunaan energi yang biasa dikeluarkan.
“Baik karena itu ada penghematan, dari segi penggunaan mobilitas dari bensin. Penghematannya cukup signifikan, 1/5 dari apa yang biasa kita keluarkan,” ujarnya.(Sumber)
