Pengamat hukum dan politik Damai Hari Lubis (DHL) menilai Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, Ikrar Nusa Bhakti, Antoni Bimantara, hingga Abraham Samad bukan bagian dari kelompok ulama istiqomah atau politik identitas berbasis barisan ulama.
Menurut Damai, tokoh-tokoh tersebut lebih merupakan kelompok eks pejabat publik dan aktor politik praktis yang sesekali mendekati ulama hanya untuk kepentingan misi politik tertentu, bukan sebagai pengikut fanatis ulama atau bagian dari perjuangan ideologis keumatan.
“Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun dan lainnya bukan bagian dari kelompok politik identitas atau barisan ulama istiqomah. Mereka hanya sesekali mendatangi sosok ulama terkenal dalam rangka kepentingan politik praktis,” kata Damai Hari Lubis, Rabu (22/4/2026).
Damai menyoroti bahwa sebagian dari mereka merupakan mantan pejabat publik pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga era Presiden Joko Widodo. Karena itu, ia menilai munculnya kritik keras terhadap pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik dan kemungkinan adanya faktor kekecewaan pribadi maupun posisi politik yang berubah.
Ia bahkan menyebut tudingan publik soal adanya “sakit hati politik” terhadap kekuasaan bukan sesuatu yang mustahil terjadi, terutama bagi pihak-pihak yang merasa tersisih dari lingkar kekuasaan.
Dalam konteks kasus hukum yang menyeret sejumlah aktivis seperti Eggi Sudjana dan DHL, Damai menilai munculnya respons keras dari kelompok Said Didu Cs lebih dipengaruhi oleh dinamika politik ketimbang persoalan hukum substantif.
Menurutnya, Eggi Sudjana dan DHL merupakan tokoh yang dekat dengan barisan ulama dan secara substansi hukum memang tidak layak dijadikan tersangka.
“Konklusinya, mungkin saja mereka sibuk nyinyir karena Eggi dan DHL memperoleh SP3. Padahal kedua tokoh aktivis tersebut memang secara hukum tidak layak dijadikan tersangka,” ujarnya.
Damai juga melihat adanya pergeseran kekuatan politik pasca transisi kekuasaan nasional. Ia menilai kelompok-kelompok oportunis politik atau avonturir sekuler mulai kehilangan arah setelah tidak lagi memiliki dukungan kuat dari tokoh-tokoh tertentu.
Menurutnya, isu ijazah Presiden Jokowi yang sempat menjadi riak politik besar perlahan mulai kehilangan momentum, dan justru berpotensi berbalik menjadi persoalan hukum bagi pihak-pihak yang terus menggulirkannya.
“Selangkah lagi isu itu bakal pupus. Bahkan bisa naik ke meja hijau karena ada pernyataan Jokowi bahwa laporan sudah dibuat sejak setahun lalu,” katanya.
Damai juga menyinggung posisi strategis Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilainya memiliki pengaruh besar dalam peta kekuasaan nasional saat ini. Ia menyebut Dasco sebagai figur penting di lingkar kekuasaan yang memiliki jaringan kuat, baik di parlemen maupun kalangan advokat nasional.
“Dasco adalah tokoh berpengaruh di Senayan dan memiliki basis advokat pejuang yang besar. Pada waktunya akan penuh mendukung koalisi penguasa kontemporer,” ujarnya.
Sementara itu, Damai menegaskan bahwa ulama dengan simbol “sorban putih” tetap berada pada jalur amar makruf nahi mungkar dan bukan oposisi politik. Mereka, kata dia, hanya akan turun langsung jika melihat adanya penyimpangan serius, terutama dalam soal korupsi, ketidakadilan, dan penyalahgunaan kekuasaan.
“Ulama tidak iseng kepada penguasa. Mereka hanya mengamati. Tetapi ketika para maling transparansi merajalela dan penegakan hukum lemah, maka di situlah ulama akan hadir di jalan dan di berbagai mimbar,” pungkasnya.
