Direktur Eksekutif Soekarno-Hatta Institute, M. Hatta Taliwang, menanggapi pernyataan pengamat politik Saiful Mujani yang menilai Presiden Prabowo Subianto sebaiknya turun apabila tidak mampu menjalankan agenda demokrasi, khususnya terkait wacana Partai Gerindra untuk kembali ke UUD 1945 naskah asli sebelum amandemen.
Menurut Hatta, pandangan Saiful Mujani yang menganggap kembalinya Indonesia ke UUD 1945 asli sebagai ancaman serius terhadap demokrasi merupakan bentuk salah paham yang mendasar terhadap spirit konstitusi para pendiri bangsa.
“UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945 adalah konstitusi yang dibuat dalam semangat anti-penjajahan oleh para pendiri bangsa. Itu bukan dokumen anti-demokrasi, melainkan dasar negara yang lahir untuk menjaga kemerdekaan dan kedaulatan bangsa,” kata Hatta dalam keterangannya, Sabtu (25/4/2026).
Ia menjelaskan, setelah hampir 25 tahun Indonesia menggunakan UUD hasil amandemen yang sering disebut UUD 2002, banyak pihak—termasuk Partai Gerindra—melihat realitas bangsa justru semakin terpuruk dan mengalami bentuk penjajahan baru.
Karena itu, lanjutnya, muncul pemikiran bahwa Indonesia perlu kembali kepada semangat asli UUD 1945 sebagai jalan penyelamatan bangsa.
“Kalau Gerindra dan Pak Prabowo berpikir kembali ke UUD 1945 asli, itu bukan berarti anti-demokrasi, tetapi justru ingin mengembalikan semangat kedaulatan nasional yang anti-penjajahan,” ujarnya.
Hatta juga menilai Saiful Mujani terlalu paranoid terhadap UUD 1945 asli karena menganggap sistem tersebut akan mengakhiri demokrasi di Indonesia.
Padahal, menurut dia, pemilu tetap akan berjalan, hanya mekanisme pemilihan presiden yang dilakukan melalui MPR, bukan secara langsung oleh rakyat.
“Itu tetap demokrasi, namanya demokrasi tidak langsung. Presiden dipilih oleh MPR yang terdiri dari wakil partai hasil pemilu, utusan daerah, dan utusan golongan. Jadi bukan berarti rakyat kehilangan kedaulatan,” tegasnya.
Ia justru mengkritik sistem pemilihan presiden langsung one man one vote yang disebutnya sebagai praktik demokrasi liberal ala Barat.
Hatta mengutip pandangan William Blum yang menyebut ekspor demokrasi liberal Amerika Serikat sebagai salah satu produk paling mematikan karena sering memicu konflik, perang, dan intervensi terhadap negara lain.
Menurutnya, Indonesia seharusnya membangun sistem demokrasi sendiri yang sesuai dengan budaya nasional sebagaimana pernah digagas Prof. Soepomo, yakni demokrasi berbasis musyawarah dan perwakilan.
“Semua partai politik dan organisasi masyarakat memilih ketua umumnya lewat perwakilan dan musyawarah, bukan mengundang seluruh anggota ke bilik suara. Mengapa memilih Presiden justru harus memakai sistem liberal one man one vote?” katanya.
Hatta juga menolak anggapan bahwa praktik kekuasaan pada era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto merupakan bukti buruknya UUD 1945 asli.
Ia menilai keduanya justru tidak menjalankan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
“Soekarno menjalankan Demokrasi Terpimpin dengan Nasakom, sementara Soeharto juga banyak menyimpang. Itu bukan pelaksanaan murni UUD 1945, melainkan hanya menjadikan UUD sebagai slogan dan cover politik,” ujarnya.
Ia mencontohkan, pada masa Soekarno, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua MPRS bisa merangkap sebagai menteri, sementara pada masa Soeharto ABRI mengisi jabatan eksekutif, legislatif, hingga yudikatif—sesuatu yang menurutnya tidak pernah diatur dalam teks UUD 1945.
“Jadi kesalahan penguasa jangan dilimpahkan kepada sistem UUD 1945 yang bahkan tidak dijalankan secara substansial,” katanya.
Karena itu, Hatta mempertanyakan alasan mendasar Saiful Mujani sampai meminta Presiden Prabowo turun hanya karena adanya wacana kembali ke UUD 1945 asli.
“Yang terjadi sebenarnya adalah salah paham besar. Jangan sampai karena mendewakan demokrasi liberal ala Amerika, kita menutup peluang untuk kembali pada sistem kenegaraan yang sesuai dengan jati diri bangsa sendiri,” pungkasnya.
