Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai dinamika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini sedang memasuki fase konsolidasi besar yang akan menentukan arah kekuasaan hingga 2029. Menurutnya, isu reshuffle kabinet bukan sekadar pergantian pejabat biasa, melainkan bagian dari strategi besar untuk membangun sistem pemerintahan baru yang sepenuhnya berada di bawah kendali Presiden Prabowo.
Amir Hamzah mengatakan, publik saat ini memang melihat adanya tanda-tanda reshuffle kabinet. Namun, dari informasi yang ia terima dari orang-orang dekat Presiden Prabowo, yang sedang terjadi saat ini belum dapat disebut reshuffle besar, melainkan masih sebatas pergantian posisi tertentu.
“Masyarakat menganggap ini reshuffle, tetapi orang dekat Prabowo mengatakan ini bukan reshuffle, hanya pergantian. Pergantian-pergantian kecil untuk membaca situasi. Pada titik tertentu nanti akan ada reshuffle menyeluruh,” ujar Amir Hamzah dalam analisis intelijennya, Selasa (28/4/2026).
Menurut Amir, momentum reshuffle besar itu diperkirakan akan terjadi pada Oktober 2026. Ia mengaitkan prediksi tersebut dengan berbagai sinyal politik nasional, termasuk analisis pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie yang pernah menyebut bahwa dua tahun pertama pemerintahan menjadi batas penting konsolidasi kekuasaan.
“Kalau kita lihat analisis Connie, dua tahun berarti Oktober selesai. Maka target Prabowo adalah membangun sistem baru yang sehat dan menghilangkan sistem lama. Oktober 2026 pemerintahan harus sepenuhnya di bawah kendali Prabowo,” katanya.
Ia menilai saat ini masih terdapat tarik-menarik kekuasaan yang cukup serius di lingkaran pemerintahan. Ada kelompok yang mendorong naiknya Gibran Rakabuming Raka dan menjatuhkan, ada pula kelompok yang ingin memakzulkan Gibran, bahkan ada yang mendorong pemakzulan terhadap pasangan presiden dan wakil presiden sekaligus.
Karena itu, Amir menegaskan bahwa reshuffle kabinet harus dilakukan secara komprehensif agar tidak menyisakan loyalitas ganda di dalam pemerintahan.
“Ada kelompok yang mau menaikkan Gibran, ada yang ingin memakzulkan Gibran, ada juga yang ingin memakzulkan dua-duanya. Ini berbahaya kalau tidak segera dikendalikan. Pemerintahan Oktober 2026 harus murni di bawah kendali Prabowo,” tegasnya.
Ia juga mengkritik struktur kabinet saat ini yang dinilainya terlalu gemuk dan tidak efektif. Dengan jumlah kabinet yang mendekati 100 posisi, menurutnya, efektivitas pemerintahan menjadi terganggu karena terlalu banyak simpul kepentingan politik.
“Organisasi militer itu ramping tapi fungsinya maksimal. Kabinet sekarang terlalu besar, terlalu repot. Banyak posisi wakil menteri yang secara praktik tidak punya kewenangan strategis. Ini membebani koordinasi,” ujarnya.
Menurut Amir, menteri yang berasal dari partai politik juga menghadapi dilema loyalitas. Mereka tidak hanya harus patuh kepada Presiden, tetapi juga kepada partai pengusungnya, sehingga loyalitas pemerintahan menjadi terpecah.
“Kalau menteri berasal dari partai, loyalitasnya tidak tunggal. Dia patuh kepada partai dan juga presiden. Ini problem besar dalam efektivitas pemerintahan,” jelasnya.
Karena itu, ia menyarankan Prabowo melakukan reshuffle dengan konsep kabinet ramping namun kaya fungsi, bukan sekadar mengganti nama.
“Reshuffle itu harus melahirkan kabinet yang ramping, efektif, dan kaya fungsi. Bukan sekadar ganti orang, tapi mengganti sistem,” katanya.
Amir juga menyoroti pengangkatan Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup yang menurutnya bukan keputusan biasa. Ia melihat penempatan Jumhur memiliki relasi strategis dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, meski keduanya dinilai tidak memiliki kesamaan karakter politik.
“Prabowo mengangkat Jumhur menjadi Menteri Lingkungan Hidup itu bukan keputusan biasa. Itu terkait dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Keduanya tidak punya kesamaan, dan justru di situlah strateginya. Prabowo sedang menyeimbangkan kekuatan,” ujarnya.
Selain isu kabinet, Amir juga menghubungkan berbagai peristiwa nasional dengan apa yang ia sebut sebagai “pesan alam”. Ia mencontohkan musibah tabrakan KRL di Bekasi Timur yang menurutnya menjadi simbol bahwa sistem lama sudah tidak bisa dipertahankan.
Ia menilai kehadiran Sufmi Dasco Ahmad dan Raffi Ahmad yang turun langsung ke lokasi menjadi simbol bahwa elite politik menangkap pesan tersebut.
“Alam memberikan sinyal lewat musibah tabrakan KRL di Bekasi Timur. Dasco dan Raffi Ahmad turun langsung. Itu bukan sekadar kunjungan biasa, itu membaca pesan alam bahwa sistem lama harus diperbaiki,” katanya.
Menurut Amir, rencana Presiden Prabowo membangun flyover juga merupakan bagian dari filosofi tersebut.
“Kalau ingin memperbaiki sistem lama, maka harus dibuat sistem baru. Flyover itu simbolnya jelas—bukan menambal masalah lama, tapi membangun jalur baru,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pembentukan 150 batalyon baru yang menurutnya harus dilihat dalam perspektif sistem pertahanan rakyat semesta (Sishankamrata), bukan sekadar penambahan kekuatan militer biasa.
Menurut Amir, kebijakan itu akan berdampak pada penggunaan lahan rakyat, namun secara strategis diperlukan untuk menghadapi ancaman perang modern, termasuk perang gerilya dan anti-gerilya.
“AH Nasution sudah mengajarkan bahwa Indonesia harus siap dalam perang gerilya dan anti-gerilya. Gagasan Nasution itu sangat relevan sampai sekarang. Jangan terjebak pada legenda tanpa hasil,” katanya.
Ia menambahkan, 150 batalyon itu harus dipersiapkan bukan hanya secara personel, tetapi juga teknologi tempur modern.
“150 batalyon itu untuk membangun Sishankamrata. Disiapkan untuk perang gerilya, anti-gerilya, dan harus berbasis teknologi,” ujarnya.
Amir bahkan menyinggung sejarah serangan Jepang ke Pearl Harbor sebagai pelajaran penting bahwa ancaman terbesar sering datang dari kebocoran informasi internal.
“Pearl Harbor itu pelajaran besar. Jepang menyerang karena ada informasi orang dalam Amerika. Negara ini jangan sampai diserang dari dalam. Itu yang harus diwaspadai,” katanya.
Dalam konteks global, Amir menilai konflik Iran dengan Amerika Serikat juga menunjukkan bahwa kekuatan ideologi tetap menjadi faktor utama pertahanan negara.
“Iran melawan Amerika bukan hanya dengan senjata, tetapi dengan keyakinan tauhid. Itu yang membuat mereka bertahan,” ujarnya.
Di akhir analisisnya, Amir menekankan pentingnya Presiden Prabowo merekrut kader-kader sipil strategis yang memahami relasi militer dan pemerintahan modern, seperti almarhum Salim Said yang selama ini dikenal mampu menjelaskan hubungan sipil dan militer secara jernih.
“Prabowo membutuhkan kader-kader seperti Salim Said—yang bisa menjelaskan hubungan militer dan sipil dengan baik, memahami negara secara utuh, dan tidak terjebak pada kepentingan sesaat,” pungkasnya.
