Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) Universitas Islam 45 Bekasi (UNISMA Bekasi) yang kini bertransformasi menjadi Universitas Muhammadiyah Indonesia (UM Indonesia) menjalani visitasi Asesmen Lapangan (AL) dalam rangka re-akreditasi program studi. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Pascasarjana kampus setempat pada 27–29 April 2026.
Visitasi tersebut merupakan bagian dari proses penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK) untuk memastikan kesesuaian antara data yang dilaporkan dalam instrumen akreditasi dengan kondisi nyata di lapangan.
Tim asesor yang ditugaskan terdiri dari Prof. Dr. Yulianto dari Universitas Lampung, dan Dr. Drs. Fauzi, M.Si dari Universitas Brawijaya. Keduanya melakukan serangkaian evaluasi komprehensif terhadap sebelas kriteria utama, mulai dari visi dan misi, tata kelola, kemahasiswaan, hingga capaian tridarma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta sistem penjaminan mutu internal.
Mewakili pimpinan universitas, Wakil Rektor I Prof. Dr. Muhammad Da’i, S.Si., M.Si., Apt menegaskan bahwa visitasi ini bukan sekadar agenda administratif, melainkan bentuk komitmen institusi dalam menjaga kualitas pendidikan tinggi.
“Akreditasi ini adalah momentum penting bagi Prodi Magister Ilmu Pemerintahan untuk menunjukkan bahwa kurikulum dan proses pembelajaran yang kami jalankan telah relevan dengan dinamika pemerintahan modern,” ujarnya dalam sambutan resmi.
Selama asesmen berlangsung, tim asesor melakukan berbagai agenda penting, di antaranya wawancara dengan pemangku kepentingan yang melibatkan pimpinan universitas, dosen, mahasiswa, alumni, hingga pengguna lulusan. Selain itu, dilakukan pula peninjauan fasilitas seperti ruang kelas, perpustakaan, serta laboratorium MIP, dan validasi dokumen akademik serta laporan pendukung lainnya.
Melalui proses ini, Prodi MIP diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan menjadi rujukan utama bagi aparatur sipil negara (ASN), praktisi pemerintahan, serta kalangan akademisi yang ingin memperdalam kajian kebijakan publik dan manajemen pemerintahan.
Sebagai institusi pascasarjana, program ini menekankan pengembangan keilmuan pemerintahan berbasis nilai-nilai Islam dan kearifan lokal. Orientasi tersebut diharapkan dapat melahirkan pemimpin masa depan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas dan visioner dalam menjawab tantangan tata kelola pemerintahan di Indonesia. (Ainur Rofieq, M.I.P)
