Pengamat sosial politik Yusuf Blegur menyampaikan kritik tajam terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi Indonesia saat ini. Dalam pernyataan tertulisnya, ia menggambarkan situasi bangsa sebagai krisis multidimensi yang kian memperburuk kehidupan rakyat.
Menurut Yusuf, kemerosotan moral dan spiritual para pemimpin menjadi akar dari berbagai persoalan bangsa. Ia menilai nilai-nilai agama dan etika publik semakin ditinggalkan dalam praktik kekuasaan.
“Kalau Tuhan saja diabaikan dan agama tak lagi menjadi panduan, bagaimana mungkin berharap para pejabat menjadi amanah dan penuh keadaban,” ujar Yusuf dalam keterangannya, Selasa (5/5/2026).
Yusuf menyoroti ketimpangan sosial yang semakin melebar, di mana segelintir elite disebut menikmati kemewahan, sementara mayoritas rakyat menghadapi tekanan ekonomi yang berat. Ia juga mengkritik dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dinilai masih mengakar dalam sistem pemerintahan.
Ia bahkan menyebut adanya distorsi dalam penyelenggaraan negara yang membuat berbagai institusi publik kehilangan fungsi idealnya.
“Birokrasi dan korporasi telah menjelma menjadi alat kekuasaan yang memarginalkan rakyat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yusuf menyinggung beban ekonomi rakyat yang meningkat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, energi, serta kebijakan pajak. Ia juga mengkritik program-program populis pemerintah yang dinilai tidak menyentuh akar persoalan.
Program bantuan sosial, menurutnya, seharusnya tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu mendorong kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.
Dalam pernyataannya, Yusuf juga menyoroti sektor pendidikan dan kesehatan yang dianggap belum menjadi prioritas utama negara. Ia menilai lemahnya investasi pada sumber daya manusia berpotensi memperparah ketimpangan sosial di masa depan.
Di bidang internasional, Yusuf mengkritik arah kebijakan luar negeri Indonesia yang dinilai menyimpang dari semangat historis bangsa, seperti yang tercermin dalam Konferensi Asia Afrika dan prinsip Gerakan Non-Blok.
Ia menilai keterlibatan Indonesia dalam berbagai kerja sama global harus tetap berpijak pada prinsip kedaulatan dan anti-kolonialisme.
Yusuf juga menyinggung adanya dugaan pembungkaman terhadap suara kritis masyarakat, termasuk melalui intimidasi dan kriminalisasi. Selain itu, ia mengungkap kekhawatiran atas berbagai isu sensitif yang berkembang di ruang publik, meski belum terverifikasi secara resmi.
Di akhir pernyataannya, Yusuf menyampaikan kekhawatiran mendalam terhadap masa depan Indonesia. Ia bahkan mengaitkan kondisi saat ini dengan potensi krisis besar jika tidak segera dilakukan perbaikan menyeluruh.
“Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Indonesia memasuki masa krisis serius. Para pemimpin harus segera berbenah demi menyelamatkan bangsa,” ujarnya.
Yusuf pun mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya para pemimpin, untuk kembali pada nilai-nilai dasar negara seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat keadilan sosial.
