Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menegaskan arah kebijakan transportasi ibu kota kini makin fokus pada peralihan dari ketergantungan kendaraan pribadi menuju transportasi massal berbasis integrasi penuh.
Kebijakan ini dinilai menjadi jawaban atas tekanan kemacetan yang terus meningkat di kawasan Jabodetabek.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebutkan, pertumbuhan kendaraan di Jakarta tidak sebanding dengan penambahan kapasitas jalan. “Pertumbuhan jalan kita hanya sekitar 0,001 persen, sementara pertumbuhan kendaraan sangat signifikan. Ini tidak mungkin ditampung oleh infrastruktur yang ada,” kata Syafrin dalam pemaparan kinerja di DPRD DKI Jakarta, Senin (4/5/2026).
Syafrin mengungkapkan, kondisi aglomerasi Jakarta kini berdampak pada lebih dari 42 juta pergerakan manusia per hari, menjadikannya salah satu kawasan urban terpadat di dunia. Dampaknya, kerugian ekonomi akibat kemacetan diperkirakan mencapai sekitar Rp100 triliun, ditambah dampak kesehatan yang juga tidak kecil.
Menurutnya, kondisi tersebut mendorong Pemprov DKI mengubah pendekatan pembangunan transportasi dari car oriented development menjadi transit oriented development (TOD). Konsep ini mengedepankan integrasi antarmoda, pembangunan kawasan vertikal, serta prioritas pada pejalan kaki dan pesepeda.
“Jakarta tidak lagi bisa berjalan dengan paradigma lama. Kita harus menguatkan integrasi layanan, infrastruktur, sistem pembayaran, hingga data transportasi,” ujar Syafrin.
Saat ini, layanan Transjakarta telah menjangkau lebih dari 92 persen wilayah layanan dengan 5.255 armada dan 231 rute. Selain itu, integrasi dengan wilayah penyangga juga diperluas melalui 18 rute Transjabodetabek.
Sementara itu, pengembangan moda berbasis rel seperti MRT dan LRT juga terus dikebut. MRT Jakarta kini telah melayani 15,7 km jalur aktif dengan rata-rata 128 ribu penumpang per hari, sedangkan LRT Jakarta ditargetkan meningkat setelah perluasan jalur menuju Manggarai rampung.
Di sisi lain, Dishub juga menyoroti persoalan akses menuju Pelabuhan Muara Angke yang masih menjadi titik kemacetan. Syafrin mengakui, infrastruktur pelabuhan sudah memenuhi standar, namun akses jalan masih menjadi kendala utama.
“Kami sudah mendorong percepatan eksekusi akses jalan ke Muara Angke karena pada jam-jam tertentu kemacetan sudah sangat parah, bahkan mengganggu mobilitas warga ke pelabuhan,” terangnya.
Dishub berharap percepatan pembangunan dan integrasi transportasi ini dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurai kemacetan yang terus membebani aktivitas ekonomi dan sosial di Jakarta.(Sumber)
