Bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei, Presiden Prabowo Subianto seolah mengirim pesan simbolik yang kuat di hadapan sidang Rapat Paripurna DPR RI.
Indonesia tidak ingin lagi sekadar menjadi penonton dalam percaturan ekonomi global. Di tengah pidatonya itu, arah baru ekonomi nasional mulai dideklarasikan melalui ekonomi nasionalistik berbasis Pasal 33 UUD 1945.
Arah yang sudah pernah digariskan oleh para pendiri bangsa jauh di awal kemerdekaan. Sebuah strategi ekonomi yang menempatkan peran negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Langkah ini adalah deklarasi kedaulatan ekonomi. Irama genderang perang yang ditabuh keras-keras, menantang arus utama neoliberalisme dan kapitalisme global yang mendikte bagaimana bangsa ini mengelola kekayaannya.
Tidak mengherankan jika memicu ketegangan. Pemerintah kini bersiap menghadapi perlawanan sengit dari berbagai arah.
Ada dari oposisi domestik, ada pula dari eksternal berupa kekuatan modal internasional, lembaga keuangan global, dan korporasi multinasional yang merasa hak istimewa mereka mulai terancam.
*Harga Mahal Melawan Hegemoni*
Betapa kejamnya respons sistem kapitalis global terhadap negara yang berani keluar dari jalur.
Mari sejenak menengok sejarah dan melihat dengan cermat apa yang terjadi di Amerika Selatan.
Selama puluhan tahun, negara-negara seperti Chili, Argentina, Brasil, dan Venezuela mencoba berbagai model ekonomi yang menolak dominasi penuh pasar bebas.
Mereka melakukan nasionalisasi sumber daya, meningkatkan peran negara, dan mencoba mendistribusikan kekayaan secara lebih adil.
Apa hasilnya? Ketika di Chili tahun 1973, Presiden Salvador Guillermo Allende Gossens berusaha menasionalisasi industri tambang dan perbankan dengan menerapkan reformasi agraria.
Presiden Salvador Allende mengalami kudeta berdarah oleh Jenderal Pinochet dibantu AS melalui CIA. Ribuan orang hilang, dibunuh, atau disiksa.
Pinochet naik tahta demi mengembalikan Chili menjadi laboratorium neoliberalisme ala Milton Friedman dan Friedrich Hayek.
Setiap kali Argentina mencoba melindungi industri domestiknya atau menolak bayar utang dengan syarat yang merugikan rakyat, pasar keuangan global menghukumnya.
Spekulasi mata uang, pelarian modal massal, dan tekanan dari IMF sering kali mendorong negara ini ke dalam krisis ekonomi berulang yang memiskinkan kelas menengahnya.
Bagi Venezuela, kombinasi sanksi ekonomi berat (economic warfare), sabotase industri minyak, dan isolasi diplomatik oleh blok Barat telah melumpuhkan ekonomi negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia.
Tujuannya jelas, menunjukkan kepada dunia apa yang terjadi jika sebuah negara berani menantang hegemoni energi Barat.
Pola utamanya sama. Jika sebuah negara menguasai SDA strategis namun menolak tunduk pada aturan pasar global yang didikte oleh Barat, bersiaplah untuk dihancurkan.
Caranya bisa halus melalui serangan spekulatif mata uang, penurunan rating kredit, atau dengan cara kasar via sanksi hingga destabilisasi politik.
Indonesia kini berdiri di tepi jurang yang sama. Dengan memperkuat kendali negara atas nikel, batu bara, dan sawit melalui Danantara dan hilirisasi.
Perlawanan Itu Pasti Datang
Perlawanan tidak akan datang dalam bentuk invasi militer ala abad ke-19, namun dalam bentuk perang hibrida yaitu:
Pertama, Serangan Spekulan Valas. Rupiah bisa digoyang tanpa alasan fundamental, murni untuk menciptakan panik dan memaksa pemerintah menaikkan suku bunga yang mematikan UMKM.
Kedua, Kampanye Hitam Lingkungan dan HAM. Isu-isu seperti deforestasi atau hak buruh sering kali dijadikan senjata dagang (trade barrier) oleh Uni Eropa atau AS untuk membatasi ekspor produk Indonesia, dengan dalih moral yang sesungguhnya bermotif proteksionisme ekonomi.
Ketiga, Tekanan Diplomatik dan Investasi. Ancaman penarikan investasi langsung (Foreign Direct Investment) dari korporasi raksasa yang merasa profit margin mereka tergerus oleh pajak ekspor dan kewajiban hilirisasi.
Pemerintah tahu risikonya. Namun, pilihan untuk tidak melawan berarti memilih untuk tetap menjadi penjaga toko bagi kepentingan asing, seperti halnya banyak negara Amerika Selatan yang terjebak dalam middle-income trap karena gagal berdaulat secara ekonomi.
Penting untuk meluruskan kesalahpahaman. Pemerintah Prabowo tidak anti-investasi. Indonesia masih sangat membutuhkan modal, teknologi, dan keahlian asing.
Namun, skemanya berubah. Dulu, investor datang dan menetapkan aturan. Sekarang, negara menetapkan aturan main, dan investor harus beradaptasi.
Kemitraan harus setara. Hilirisasi wajib dilakukan di dalam negeri. Keuntungan harus dibagi secara adil. Ini adalah transisi dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi produktif berdaulat.
Dan transisi seperti ini selalu menyakitkan bagi mereka yang terbiasa menikmati kemudahan di era sebelumnya.
Bersatu Hadapi Badai
Inilah momen krusial bagi seluruh komponen bangsa. Kita tidak bisa terpecah belah.
Kepada para pengusaha dan swasta. Sebaiknya jangan menjadi antek kepentingan asing yang melawan negara sendiri.
Sadarilah bahwa kedaulatan ekonomi jangka panjang justru akan menciptakan pasar domestik yang kuat dan stabil.
Kepada kaum intelektual, akademisi, dan media. Jangan terjebak pada narasi neoliberal yang menganggap intervensi negara selalu buruk.
Kritislah, tetapi berikan kritik yang konstruktif untuk memperbaiki implementasi, bukan untuk menggagalkan cita-cita kedaulatan. Bantu masyarakat memahami kompleksitas perang ekonomi ini.
Kepada rakyat banyak. Waspadalah terhadap provokasi yang bertujuan menciptakan ketidakstabilan politik.
Kestabilan adalah aset terbesar kita dalam menghadapi guncangan eksternal. Dukung kebijakan yang jelas-jelas menempatkan kepentingan rakyat di atas profit korporasi asing.
Kepada pemerintah. Konsistenlah. Jangan goyah oleh tekanan sesaat. Pastikan bahwa penguatan peran negara tidak jatuh ke dalam inefisiensi birokrasi atau korupsi baru.
Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga di tengah badai.
Uji Nyali Bangsa
Kita berada di persimpangan sejarah. Di satu sisi, ada kenyamanan status quo yang menguntungkan segelintir elit dan korporasi global.
Di sisi lain, ada jalan terjal menuju kemandirian ekonomi yang menuntut disiplin, keberanian, dan solidaritas nasional.
Perlawanan sengit yang akan dihadapi pemerintah adalah bukti bahwa obat yang diberikan memang manjur untuk menyembuhkan penyakit ketergantungan.
Jika tidak ada perlawanan, artinya perubahan yang terjadi hanya bersifat kosmetik.
Mari kita belajar dari berbagai negara di Amerika Selatan. Jangan biarkan Indonesia dihancurkan karena kita terlalu lemah untuk bersatu.
Kini genderang perang telah ditabuh. Saatnya Indonesia berdiri tegak, bahu-membahu, menyongsong era baru di mana kekayaan alam Indonesia hanya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Oleh: Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi
