Pengamat kepolisian Adrianus Meliala menyoroti fenomena meningkatnya jumlah perwira tinggi di tubuh Polri yang dinilainya tidak sebanding dengan kualitas maupun kontribusi terhadap pelayanan publik. Ia menyebut kondisi ini sebagai “banjir jenderal” yang berimplikasi pada menurunnya makna pangkat di institusi tersebut.
Menurut Adrianus, fenomena tersebut berkaitan dengan apa yang ia sebut sebagai inflasi bintang atau banjir bandang bintang. Dalam kondisi ini, pangkat tidak lagi sepenuhnya diberikan berdasarkan kemampuan dan prestasi, melainkan dipengaruhi faktor lain seperti kepentingan politik, loyalitas, hingga balas jasa.
“Bintang menjadi murah nilainya dan tidak lagi dikaitkan dengan kemampuan, tetapi lebih pada faktor politis, favoritisme, dan balas budi,” kata Adrianus kepada inilah.com, Kamis (21/5/2026).
Ia menjelaskan, dinamika tersebut juga tidak lepas dari fenomena perang bintang di internal Polri. Istilah itu merujuk pada adanya persaingan antarkelompok dalam mendukung atau menolak kebijakan tertentu, baik terkait operasi, pengadaan, maupun mutasi personel.
“Persaingan itu kemudian berbasis pangkat, siapa yang lebih tinggi sebagai pendukung. Ini yang kemudian memunculkan apa yang disebut perang bintang,” ujar Adrianus.
Lebih jauh, ia menilai bahwa orientasi pragmatis dalam promosi jabatan membuat indikator pelayanan publik kerap tidak menjadi pertimbangan utama. Dalam praktiknya, seorang anggota tetap berpeluang naik pangkat atau menduduki posisi strategis selama dinilai loyal, meski tidak memiliki rekam jejak kinerja yang kuat.
Adrianus mengingatkan, jika kondisi ini terus berlangsung, hal itu berpotensi menggerus profesionalisme dan integritas Polri sebagai institusi penegak hukum. Ia menekankan pentingnya mengembalikan sistem promosi berbasis meritokrasi untuk menjaga kepercayaan publik.
“Kalau pangkat tidak lagi mencerminkan kualitas dan kinerja, maka dampaknya bukan hanya ke internal, tetapi juga pada persepsi publik terhadap institusi kepolisian,” pungkasnya.(Sumber)
