Pengamat Kebijakan Umum Hukum dan Politik, Damai Hari Lubis, menilai polemik yang melibatkan mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, terkait kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berkembang menjadi dinamika politik yang berada pada level tinggi.
Menurut Damai, pernyataan yang disampaikan Tiyo mengenai MBG pada dasarnya merupakan bentuk kritik dan protes yang dijamin oleh konstitusi. Karena itu, ia berpandangan bahwa penyampaian pendapat tersebut harus ditempatkan dalam kerangka demokrasi dan kebebasan berekspresi yang dilindungi negara.
“Suara Tiyo Ardianto soal MBG yang mengguncang Istana merupakan wujud kritik dan protes sebagai bagian dari hak setiap warga negara dalam kerangka pelaksanaan konstitusi untuk menyampaikan pendapat di muka umum,” ujar Damai Hari Lubis dalam keterangannya, Jumat (19/6/2026).
Damai menegaskan, dari perspektif hukum, kritik terhadap kebijakan publik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Menurutnya, yang lebih dibutuhkan adalah ruang dialog terbuka dan transparan agar berbagai pihak dapat menguji argumentasi masing-masing secara objektif.
Ia mengusulkan agar perdebatan mengenai MBG difasilitasi melalui forum diskusi publik yang melibatkan moderator independen. Dalam forum tersebut, pihak yang mengkritik maupun pihak yang mendukung program dapat menyampaikan argumentasi secara terbuka kepada masyarakat.
“Jika terdapat perbedaan pandangan terkait konsep politik ekonomi MBG, maka sebaiknya dibahas dalam forum diskusi publik yang transparan dan objektif, sehingga masing-masing pihak dapat mempertahankan tesis dan argumentasinya,” katanya.
Damai juga menyoroti sejumlah isu yang berkembang di ruang publik terkait Tiyo Ardianto, mulai dari latar belakangnya sebagai alumnus UGM hingga kabar mengenai dugaan alat penguntit yang disebut sempat ditemukan pada kendaraannya.
Menurutnya, berbagai isu tersebut menunjukkan bahwa sosok Tiyo kini berada dalam pusaran dinamika politik yang lebih luas dan kompleks.
“Ada sinyal bahwa persoalan ini tidak lagi sekadar kritik terhadap kebijakan publik. Berbagai narasi yang berkembang menunjukkan adanya tendensi bahwa Tiyo dipersepsikan berada dalam arus permainan politik yang lebih tinggi,” ujarnya.
Meski demikian, Damai mengingatkan agar seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan tanpa fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai demokrasi yang sehat membutuhkan ruang bagi kritik, perdebatan, dan pertukaran gagasan, bukan kriminalisasi terhadap perbedaan pandangan.
“Pada akhirnya, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang jernih dan berbasis fakta. Setiap kritik terhadap kebijakan publik semestinya dijawab dengan argumentasi dan data, bukan dengan pendekatan yang berpotensi membatasi kebebasan berpendapat,” pungkasnya.
