Keberhasilan empat perwira TNI Angkatan Udara meraih kualifikasi instruktur pesawat terbang tanpa awak (PTTA) atau drone melalui kerja sama dengan Angkatan Udara Singapura menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tengah mempercepat transformasi kemampuan pertahanan menuju era peperangan modern.
Empat perwira yang berhasil menyelesaikan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Instructor Course 2026 tersebut adalah Letkol Pnb (N) Muhammad Qorie Prasetya, Kapten Pnb (N) Adi Anugraha, Kapten Pnb (N) Muhammad Zamroni, dan Kapten Pnb (N) Muhammad Irdansyah Wiraguna.
Mereka menyelesaikan pendidikan selama tiga bulan yang merupakan hasil kerja sama antara TNI AU dan Republic of Singapore Air Force (RSAF). Program tersebut menjadi kualifikasi profesi tertinggi bagi instruktur PTTA dan setara dengan Sekolah Instruktur Penerbang PTTA TNI AU.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai keberhasilan tersebut tidak sekadar pencapaian pendidikan militer biasa, melainkan bagian dari strategi besar Indonesia dalam menghadapi perubahan lanskap keamanan global.
“Jika kita melihat perkembangan konflik dunia dalam lima tahun terakhir, mulai dari perang Rusia-Ukraina hingga berbagai konflik di Timur Tengah, drone telah menjadi game changer. Negara yang mampu menguasai teknologi dan sumber daya manusia drone akan memiliki keunggulan strategis di medan tempur masa depan,” kata Amir Hamzah dalam pernyataan kepada wartawan, Selasa (23/6/2026).
Menurutnya, kerja sama antara TNI AU dan RSAF menunjukkan bahwa Indonesia tidak ingin tertinggal dalam revolusi militer yang sedang berlangsung di dunia.
Amir menjelaskan bahwa dalam perspektif intelijen strategis, perkembangan teknologi drone telah mengubah doktrin peperangan konvensional yang selama puluhan tahun bergantung pada pesawat tempur berawak.
Kini, berbagai negara berlomba membangun armada drone pengintai, drone tempur, hingga drone berbasis kecerdasan buatan yang mampu menjalankan misi dengan tingkat risiko lebih rendah dibandingkan pesawat berawak.
“Drone bukan lagi sekadar alat pengintai. Drone telah menjadi instrumen pengumpulan intelijen, pengawasan wilayah, patroli perbatasan, penargetan presisi, bahkan mampu melaksanakan operasi serangan. Karena itu kebutuhan terhadap instruktur drone menjadi sangat penting,” ujarnya.
Menurut Amir, keberhasilan empat perwira tersebut akan memberikan efek berantai terhadap pembangunan ekosistem drone militer nasional karena mereka nantinya akan menjadi pengganda kemampuan (force multiplier) melalui pendidikan kepada generasi penerbang berikutnya.
Dalam konteks geopolitik kawasan, kerja sama TNI AU dan RSAF juga memiliki arti penting.
Asia Tenggara saat ini menjadi salah satu kawasan strategis dunia karena berada di jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Selain itu, kawasan ini juga berada di sekitar wilayah yang memiliki potensi sengketa keamanan dan persaingan kekuatan besar dunia.
Amir menilai hubungan pertahanan Indonesia dan Singapura selama ini berkembang secara pragmatis dan profesional.
“Kerja sama ini menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN memiliki kepentingan yang sama untuk menjaga stabilitas kawasan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia militer menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan strategis antarnegara,” katanya.
Ia menambahkan bahwa kerja sama pendidikan militer sering kali lebih efektif dibandingkan kerja sama alutsista karena menciptakan kesamaan standar operasional, budaya profesionalisme, dan jaringan komunikasi antarpersonel militer.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan pengawasan wilayah yang sangat kompleks.
Bentangan wilayah udara, laut, dan daratan yang luas membutuhkan teknologi pengawasan yang efisien dan mampu menjangkau daerah-daerah terpencil.
Dalam perspektif intelijen pertahanan, penggunaan drone dinilai menjadi solusi yang semakin relevan.
“Drone memungkinkan pengawasan wilayah secara terus menerus dengan biaya operasional yang relatif lebih efisien dibandingkan penggunaan pesawat berawak. Untuk negara sebesar Indonesia, ini merupakan kebutuhan strategis,” ujar Amir.
Ia menilai penguasaan teknologi PTTA akan mendukung berbagai misi mulai dari pengamanan perbatasan, pengawasan laut, operasi kemanusiaan, penanggulangan bencana, hingga dukungan terhadap operasi militer.
Lebih jauh, Amir menyoroti pentingnya pengembangan doktrin dan kurikulum PTTA sebagaimana menjadi salah satu tujuan kerja sama tersebut.
Menurutnya, perang masa depan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan peralatan, tetapi juga kemampuan membangun konsep operasi yang tepat.
“Teknologi bisa dibeli, tetapi doktrin harus dibangun. Instruktur memiliki peran sentral dalam membentuk pola pikir, prosedur operasi, dan budaya profesional yang akan menentukan efektivitas penggunaan drone di masa depan,” katanya.
Ia menilai keberadaan instruktur yang memiliki standar internasional akan mempercepat proses modernisasi TNI AU sekaligus memperkuat kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi militer global.
Amir Hamzah menegaskan bahwa keberhasilan empat perwira TNI AU tersebut merupakan investasi jangka panjang bagi kekuatan udara Indonesia.
Di tengah percepatan perkembangan teknologi kecerdasan buatan, sistem tanpa awak, dan peperangan berbasis jaringan, kualitas sumber daya manusia akan menjadi faktor penentu.
“Pertahanan modern tidak hanya berbicara mengenai pembelian alutsista baru. Yang jauh lebih penting adalah menyiapkan manusia yang mampu mengoperasikan, mengembangkan, dan menciptakan inovasi dari teknologi tersebut. Langkah TNI AU ini menunjukkan visi yang tepat untuk menghadapi tantangan strategis abad ke-21,” pungkasnya.
