Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyoroti dampak pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir.
Menurutnya, gangguan pasokan listrik tidak hanya menghambat aktivitas usaha kecil, tetapi juga memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas.
Maman mengatakan banyak pelaku usaha yang bergantung pada pasokan listrik harus menanggung kerugian akibat pemadaman. Salah satu yang paling terdampak adalah pedagang yang menjual produk berbahan pendingin maupun makanan beku.
“Misalnya mereka yang jualan es, pada saat mati (listrik) ya esnya cair, nggak bisa jualan mereka, terus (pedagang) frozen food (makanan beku), dan segala macam (lainnya). Jadi sebetulnya impact (dampak) sosialnya tuh ke mana-mana,” kata Maman kepada wartawan, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Ia menilai persoalan tersebut harus segera ditangani karena dampaknya tidak hanya dirasakan sektor usaha, tetapi juga menyentuh aktivitas masyarakat sehari-hari.
Maman juga meminta PT PLN (Persero) membenahi tata kelola rantai pasok batu bara yang menjadi sumber energi utama bagi sejumlah pembangkit listrik di Pulau Jawa. Menurutnya, persoalan pasokan energi primer harus menjadi perhatian serius agar gangguan serupa tidak kembali terjadi.
“Potensi blackout (pemadaman listrik secara luas) seperti yang (terjadi) 3 tahun yang lalu ini berpotensi terjadi lagi kalau supply chain management (manajemen rantai pasok) yang ada di PLN itu tidak segera dibenahi dan ditata secara baik,” ujar Maman.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengakui pemadaman bergilir memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi. Pemerintah, kata dia, telah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PLN untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut.
“Harapannya sih Juni ini bisa diselesaikan,” ucap Airlangga.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan persoalan pasokan batu bara yang dialami PLN bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, kondisi serupa pernah muncul pada 2022 sehingga perlu pengawasan yang lebih ketat agar tidak terulang.
Bahlil menjelaskan kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Sementara itu, penugasan pasokan batu bara yang diberikan pemerintah kepada perusahaan tambang berkisar 180 juta hingga 190 juta ton per tahun.
“Yang sudah dikontrak oleh PLN 134 juta ton. Sebenarnya secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha 134 juta untuk satu tahun, sekarang kan baru bulan enam, itu harusnya no issue,” ujar Bahlil.
Di sisi lain, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyebut pemadaman bergilir yang terjadi di Pulau Jawa tidak hanya dipicu persoalan pasokan batu bara. Ia mengungkapkan dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mengalami gangguan teknis sehingga keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
Menurut Darmawan, gangguan tersebut terjadi pada pembangkit milik Independent Power Producer (IPP). PLN pun langsung mengerahkan tim untuk melakukan penanganan dan pemulihan sistem.
“Sekali lagi, kami mohon maaf sebesar-besarnya atas adanya gangguan yang mengakibatkan pemadaman bergilir di Pulau Jawa,” ucap Darmawan.(Sumber)
