Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Henri Subiakto, menilai tantangan terhadap kebebasan pers di era digital tidak lagi hanya berbentuk tekanan politik atau intimidasi fisik, tetapi juga melalui serangan siber yang dapat melumpuhkan kerja jurnalistik.
Pandangan tersebut disampaikan Henri menanggapi pembahasan dalam program Bocor Alus Politik yang diproduksi Tempo. Menurutnya, program tersebut mencoba mengangkat berbagai informasi dan dinamika politik yang dinilai belum sepenuhnya terlihat di ruang publik.
Henri mengatakan, program tersebut menggambarkan adanya perbedaan antara apa yang tampil di ruang publik dengan dinamika yang diduga berlangsung di balik layar kekuasaan.
“Program seperti itu berupaya memotret realitas yang tersembunyi. Terlepas apakah seluruh isi analisisnya benar atau tidak, setidaknya mampu memunculkan diskusi publik mengenai isu-isu yang sebelumnya tidak banyak diketahui masyarakat,” ujarnya, Ahad (19/7/2026).
Ia menilai, model jurnalisme investigatif maupun analitis sering kali menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak-pihak yang lebih menyukai proses pengambilan keputusan berlangsung secara tertutup atau memiliki budaya kerahasiaan (culture of secrecy).
Menurut Henri, media yang konsisten mengangkat isu sensitif kerap menjadi sasaran kritik hingga serangan di ruang digital.
Salah satu bentuk ancaman yang disorotnya adalah serangan Distributed Denial of Service (DDoS), yakni serangan siber yang membanjiri sebuah situs dengan lalu lintas data palsu sehingga layanan menjadi lambat bahkan tidak dapat diakses.
“Ini merupakan salah satu bentuk pembungkaman komunikasi atau pers di era digital melalui kejahatan komputer. Serangan seperti ini menghambat masyarakat memperoleh informasi,” katanya.
Henri menilai, meskipun serangan DDoS termasuk kategori kejahatan siber, proses penegakan hukum terhadap pelakunya masih menghadapi berbagai tantangan.
Menurutnya, identifikasi pelaku, pembuktian digital, hingga dugaan keterlibatan aktor yang berada di belakang serangan sering kali tidak mudah dilakukan.
Ia juga menyoroti bahwa serangan digital terhadap media dapat menjadi ancaman serius terhadap kebebasan pers apabila tidak ditangani secara efektif.
“Kalau media terus-menerus mendapat tekanan digital tanpa perlindungan yang memadai, maka kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi juga ikut terancam,” ujarnya.
Meski demikian, Henri mengapresiasi upaya media yang tetap menjalankan fungsi jurnalistiknya di tengah berbagai tekanan, termasuk dengan memperkuat sistem keamanan siber untuk melindungi infrastruktur digital mereka.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, aparat penegak hukum, perusahaan teknologi, maupun masyarakat sipil, terus memperkuat perlindungan terhadap kebebasan pers sekaligus meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman kejahatan siber.
