Penggeledahan rumah mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah dinilai bukan sekadar bagian dari proses penegakan hukum, tetapi diduga berkaitan dengan dinamika politik dan perebutan kepentingan strategis di lingkaran kekuasaan.
Pandangan tersebut disampaikan jurnalis senior Edy Mulyadi melalui kanal YouTube @BangEdyChanel dalam tayangan berjudul “KORTASTIPIDKOR MASIH DIKENDALIKAN JOKOWI? KAPOLRI MENGHITUNG HARI” yang tayang pada Kamis (23/7/2026).
“Penggeledahan rumah Febrie Ardiansyah membuka berbagai persoalan yang selama ini tidak terlihat di ruang publik,” kata Edy Mulyadi.
Berdasarkan informasi yang diperolehnya dari sejumlah sumber, ia menyebut Presiden Prabowo Subianto dikabarkan menunjukkan ketidakpuasan terhadap jalannya operasi tersebut karena disebut berlangsung di luar kendali Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Adanya informasi dari sumber-sumber yang diterima bahwa Kortastipidkor Polri diduga bergerak atas arahan kelompok yang dalam paparannya disebut sebagai “Geng Oslo”,” katanya.
Ia menyebut, apabila informasi tersebut benar, kondisi itu dinilai dapat menjelaskan munculnya dinamika di internal penegakan hukum. Namun demikian, Edy tidak mengungkap identitas sumber maupun bukti yang mendukung informasi tersebut.
“Febrie Ardiansyah bukan merupakan sasaran akhir. Target berikutnya diduga akan mengarah kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan Ketua Satgas Penataan Tambang,” jelasnya.
Menurut Edy, dugaan tersebut berkaitan dengan langkah Satgas PKH dan Satgas Tambang yang disebut telah memengaruhi berbagai kepentingan ekonomi di sektor sawit dan pertambangan.
“Muncul anggapan bahwa terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut sehingga berupaya melemahkan posisi Sjafrie Sjamsoeddin,” katanya.
“Apabila posisi Sjafrie Sjamsoeddin dapat dilemahkan, maka Presiden Prabowo Subianto berpotensi kehilangan salah satu penopang penting dalam pemerintahannya,” sambungnya.
Bahkan, menurutnya, berkembang spekulasi mengenai kemungkinan munculnya manuver politik yang dapat memengaruhi stabilitas pemerintahan di tengah masa jabatan Presiden.
Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan resmi dari Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kortastipidkor Polri, Febrie Ardiansyah, maupun Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terkait pernyataan yang disampaikan dalam tayangan tersebut.
