Pengamat politik dan militer Made Supriatma menilai legitimasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai mengalami tekanan setelah hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan penurunan signifikan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah.
Dalam analisis yang disampaikannya, Made mengutip hasil survei SMRC yang dilakukan pada 5–19 Juli 2026.
“Survei tersebut mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo berada di angka 51,1 persen. Angka itu turun dibanding survei November 2025 yang mencatat kepuasan sebesar 81,2 persen,” kata Made, Senin (27/7/2026).
Menurut Made, dalam kurun waktu sekitar sembilan bulan terjadi penurunan kepuasan sebesar 30,1 poin persentase, sementara tingkat ketidakpuasan meningkat dari 16 persen menjadi 46,9 persen.
Ia menilai selisih antara responden yang puas dan tidak puas kini hanya sekitar 4,2 poin persentase, atau mendekati margin of error survei. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa dukungan terhadap pemerintah tidak lagi sekuat sebelumnya.
Made juga menyoroti bahwa mayoritas responden yang masih menyatakan puas berada pada kategori “cukup puas”, sedangkan yang mengaku “sangat puas” hanya sebagian kecil. Menurutnya, kelompok yang merasa cukup puas berpotensi berubah menjadi tidak puas apabila kondisi yang mereka rasakan tidak mengalami perbaikan.
Dalam pandangannya, faktor ekonomi menjadi penyebab utama berubahnya persepsi publik terhadap pemerintah. Ia mengutip temuan survei yang menyebut hanya sebagian kecil responden menilai kondisi ekonomi nasional dalam keadaan baik, sedangkan hampir separuh responden menilai kondisi ekonomi buruk.
Selain itu, banyak responden yang merasa kondisi ekonomi saat ini lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya. Made menilai persepsi ekonomi tersebut kemudian berkembang menjadi penilaian yang lebih luas terhadap kondisi politik, penegakan hukum, dan tata kelola pemerintahan.
“Menurut saya, dukungan terhadap Prabowo bersifat kondisional. Selama pemerintah mampu menjaga stabilitas ekonomi dan menghadirkan pemerintahan yang efektif, dukungan akan tetap ada. Namun ketika harapan itu tidak terpenuhi, dukungan dapat berkurang dengan cepat,” tulis Made.
Meski demikian, ia juga mengingatkan agar hasil survei dibaca secara hati-hati. Menurutnya, hubungan antara kepuasan publik dengan persepsi terhadap ekonomi, politik, dan hukum belum cukup untuk disimpulkan sebagai hubungan sebab akibat hanya berdasarkan data yang tersedia.
Made turut menyinggung kemungkinan munculnya kritik terhadap survei tersebut karena latar belakang pendiri SMRC, Saiful Mujani, yang dikenal pernah mengkritik Presiden Prabowo. Namun, ia berpendapat bahwa menyerang sosok peneliti tidak otomatis membatalkan temuan survei.
Dalam tulisannya, Made juga menyampaikan kritik terhadap sejumlah program pemerintah yang menurutnya menghadapi berbagai persoalan, mulai dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga pengelolaan Danantara. Ia menilai berbagai isu tersebut ikut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.
Selain itu, Made mengaitkan penurunan tingkat kepuasan publik dengan berbagai indikator ekonomi yang menurutnya dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti melemahnya daya beli, meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), serta bertambahnya masyarakat yang beralih ke sektor informal.
Di akhir analisisnya, Made memperkirakan akan muncul hasil survei lain dengan temuan berbeda mengenai tingkat kepuasan terhadap pemerintahan. Menurutnya, perbedaan hasil survei merupakan hal yang lazim dalam dinamika politik, sehingga masyarakat perlu mencermati metodologi dan data yang digunakan sebelum menarik kesimpulan.
