Sebagian warga DKI Jakarta mengkhawatirkan adanya praktik money politic atau politik uang dalam pemilihan Wakil Gubernur (Wagub). Pasalnya, pemilihan diwakilkan oleh DPRD.
Menanggapi hal tersebut, anggota Fraksi PKS DPRD DKI, Dani Anwar meminta Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk mengawasi proses pemilihan Wagub DKI.
“Makanya PKS mengundang KPK untuk mengawasi proses pemilihan Wagub ini agar tak ada proses yang berbau money politik,” kata Dani dalam acara Diskusi Polemik di Hotel Ibis Thamarin, Jakarta, Sabtu (22/2).
Meski demikian, Dani meyakini bahwa pemilihan Wagub DKI akan berproses bersih tanpa adanya praktik politik uang. Dia mengatakan, setiap anggota dewan yang dipercaya mewakili konstituennya dapat menjaga kehormatan dan integritasnya selama pemilihan Wagub.
“Kalo kami PKS berprasangka baik. Temen-temen (DPRD) inikan reprsentasi masyarakat Jakarta yang harusnya tingkat peradaban lebih tinggi dari tempat lain,” ujarnya.
Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) sebelumnya mengungkap hasil survei mengenai persepsi warga DKI terhadap proses pemilihan Wagub. Sebanyak 68% dari 400 responden menyatakan khawatir adanya praktik politik uang dalam pemilihan Wagub DKI yang berproses di DPRD.
Survei tersebut dilakukan dalam periode waktu 9 sampai 16 Februari 2020. Adapun warga DKI yang dilibatkan dalam survei itu sebanyak 400 orang dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error sebesar 4,9%. {gatra}
