Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah menunda penggunaan rencana anggaran pemindahan ibu kota untuk yang tahun 2020 ini seluruhnya. Dana tersebut lebih penting diprioritaskan untuk penanggulangan wabah corona yang penyebarannya semakin luas dan ganas.
“Atau paling tidak sebagian dananya dipergunakan untuk menolong ekonomi rakyat dan memulihkan perekonomian nasional,” kata Sekretaris Jenderal MUI, Anwar Abbas, Ahad (29/3).
Ketua PP Muhammadiyah ini juga mengharapkan agar para politisi, pimpinan partai dan pemerintah bisa menemukan kata sepakat terkait pemutusan mata rantai pencegahan Covid-19. Agar penularan virus ini secepatnya hilang.
“Pertama melakukan total lockdown diseluruh negeri dan atau local lockdown untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan pertimbangan dari para ahli,” ujarnya.
Lebih lanjut, kata dia, pemerintah penting melakukan realokasi terhadap seluruh dan atau sebagian anggaran infrastruktur yang ada sekarang ini untuk dipergunakan bagi kepentingan memutus mata rantai penyebaran virus corona.
Kemudian mengalihkan seluruh dan atau sebagian anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan kelurahan bagi menolong rakyat setempat selama masa lockdown.
Kelima, memanggil para pengusaha besar dan mewajibkan mereka untuk memberikan bantuan bagi penanganan kasus corona dan mengatasi persoalan ekonomi yang dialami oleh masyarakat lapis bawah.
“Aparat penegak hukum harus enindak dengan tegas siapa saja yang tidak mematuhi anjuran dan ketentuan dari pemerintah tentang lockdown ini.”
“Agar bangsa ini dapat keluar dari masalahnya secepatnya, sehingga kita bisa dan dapat kembali berkonsentrasi penuh untuk membangun dan memajukan negeri yang sama-sama kita cintai ini,” ujarnya. {indonesianinside}
