Ekonom Senior INDEF, Faisal Basri dengan tegas menyoroti program Kartu Prakerja yang dicanangkan pemerintah sebagai upayau penanganan efek domino bencana Covid-19.
Seperti diketahui, menyusul semakin meluasnya penularan Virus Corona di Indonesia berdampak di sektor ekonomi dan membuat ancaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran di depan mata.
Dikutip TribunWow.com, data Kementerian Tenaga Kerja per 20 April 2020 menyebutkan, hampir tiga juta karyawan dirumahkan atau kena PHK.
Melalui Kartu Prakerja yang semula didesain sebagai jaminan sosial, pemerintah mengubah haluannya untuk dijadikannya menjadi semi bantuan sosial.
Hal itu sempat disampaikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo di istana beberapa waktu lalu.
Faisal Basri menyebutkan, program tersebut memang akan mengurangi beban korban terdampak terutama mereka yang dirumahkan atau diPHK.
Namun pelatihan tersebut jelas tidak akan bisa membantu mereka untuk secara langsung membawa pengeluaran harian.
Hal tersebut disampaikan Fisal Basri melalui program Dua Arah di kanal Kompas TV, Senin (4/5/2020).
“Mengurangi ya, mengurangi beban tapi niscaya tidak akan bisa membayar uang cost mereka,” kata Faisal.
Faisal tak menampik bahwa selain Kartu Prakerja pemerintah juga telah memberi keringanan lain seperti membebaskan biaya listrik.
Hal tersebut disyukuri dan diakuinya bisa membantu meringankan beban korban-korban terdampak.
Namun ia mengimbau agar pemerintah tidak melakukan manuver-manuver lain yang sekiranya tidak bisa memberi dampak secara langsung kepada masyarakat.
Ia meminta, agar seluruh dana yang dialokasikan untuk kartu prakerja seyogyanya diserahkan secara langsung kepada para korban PHK yang menganggur.
“Mereka kan tidak kerja, mereka tidak bisa membayar uang cost mereka tidak bisa membayar listrik, tapi kan listrik sekarang kan dibebaskan untuk yang 450 VA syukur alhamdulillah,” ujar Faisal.
“Namun secara keseluruhan, saya memohon sekali ini jangan ada manuver-manuver lagi, jadi seluruh dananya serahkanlah kepada orang-orang yang menganggur ini, yang tidak bisa makan karena ini,” tambahnya.
Menurut Faisal, program kursus online tidak akan mengatasi masalah yang tengah dihadapi masyarakat secraa langsung di lapangan. “Lupakanlah kursus-kursus online itu karena kursus online tidak bisa membuat mereka kenyang,”
Refly Harun Pertanyakan Dana Kartu Prakerja
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mempertanyakan apakah dana pelatihan Kartu Prakerja termasuk pengeluaran untuk kasus Corona.
Menurut Refly Harun, ketika anggaran program Kartu Prakerja masuk dalam pengeluaran untuk penanganan Virus Corona, maka akan diatur dalam Perppu No. 1 Tahun 2020.
Dilansir TribunWow.com, Refly Harun justru merasa was-was jika memang dana Kartu Prakerja diatur oleh Perppu tersebut.
Itu artinya segala bentuk kesalahan dalam penggunaan anggaran sebesar Rp 5,6 triliun tidak bisa digugat, baik secara pidana maupun perdata.
Termasuk juga tidak bisa dituntut dalam pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Refly Harun mulanya membandingkan dengan kasus dugaan korupsi besar Bank Century pada tahun 2008 silam.
Pada saat itu, negara mengalami kerugian besar karena harus menanggung Rp 6,7 triliun untuk bisa menambal kasus tersebut.
Dirinya tentu tidak ingin anggaran Rp 5,6 triliun yang digelontorkan untuk Kartu Pra Kerja juga bernasib sama dengan kasus Century.
Ia menyebut sudah mulai memanas kabar ada praktik yang tidak beres dalam pengadaan pelatihan kerja Kartu Pra Kerja. Hal ini disampaikan Refly Harun dalam tayangan Youtube pribadinya Refly Harun, Sabtu (2/5/2020).
“Apalagi belajar online, saya banyak sekali mendapatkan masukan-masukan memang spektakuler kan Rp 5,6 triliun,” ujar Refly Harun.
“Luar biasa seperti penyelamatan Bank Century saja kalau enggak salah Rp 6,7 triliun, jadi hampir mendekati Rp 5,6 triliun) untuk proyek belajar online yang mulai panas ini bung,” sambungnya.
Menanggapi hal itu, Pengamat Politik, Rocky Gerung mengatakan kasus Bank Century dengan Kartu Pra Kerja berbeda.
Menurut Rocky Gerung, pada kasus Century, uang negara lebih digunakan untuk menambal. Sedangkan untuk Kartu Pra kerja dananya sudah diberikan di awal.
“Century itu bolong ditambal, kalau sekarang justru diguyur dulu baru dibolongi,” kata Rocky Gerung.
“Rp 5,6 triliun itu saya duga dari awal itu memang perencanaan kejahatan itu melalui ilmu-ilmu digital,” ungkapnya.
Rocky Gerung beranggapan banyak pihak yang tergiur setelah pemerintah mengumumkan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,6 triliun untuk proyek pelatihan Kartu Pra kerja.
“Kan dari awal bisa terlihat, begitu Rp 5,6 triliun disebut, wah semuanya langsung datang dengan idenya. Itu kan perampokan digital sebetulnya bukan pelatihan digital,” jelasnya.
Lebih lanjut, Refly Harun akhirnya membawa kemungkinan buruk tersebut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
Refly Harun tidak bisa memastikan apakah pengadaan pelatihan Pra Kerja diatur oleh Perppu No. 1 Tahun 2020 atau tidak.
Karena jika mengacu pada Kartu Pra Kerja memang merupakan janji Jokowi ketika masa kampanye. Namun dalam kondisi saat ini, Kartu Pra Kerja dialihkan untuk penanganan dampak Corona.
“Kalau pake prespektif perppu apakah Rp 5,6 triliun ini bagian dari pengeluaran keuangan negara dalam prespektif Perppu 1 tahun 2020 yang tidak boleh digugat secara pidana dan perdata, tidak boleh juga digugat di dalam PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan bukan kerugian negara.”.
“Jangan-jangan sudah masuk skenario itu bung,” pungkas Refly Harun. {tribun}
