Pengoperasian kembali seluruh transportasi umum di tengah pandemik Covid-19 yang belum berakhir masih menimbulkan pertanyaan besar di tengah kondisi yang serba tidak pasti seperti sekarang ini.
Kebijakan yang dikeluarkan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi ini berpotensi membuat upaya mencegah penyebaran virus mematikan tersebut menjadi sia-sia.
“Semoga kebijakan Menhub tidak menjadi blunder,” kata Sekretaris DPC Gerindra Kota Medan, John Sari Haloho, Senin (11/5).
John menjelaskan, saat ini trend peningkatan warga yang positif terinfeksi Covid-19 masih terus menunjukkan peningkatan.
Kondisi yang sangat memprihatinkan meskipun pemerintah menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
“PSBB ini di dalamnya termasuk anjuran stay at home, menggunakan masker, tidak bepergian, menjaga jarak fisik antarsesama. Ini didukung dengan tidak adanya transportasi umum yang beroperasi.”
“Nah sekarang, semua sudah beroperasi, tentu ini sangat rawan menjadi kontraproduktif dengan upaya pencegahan penyebaran Covid-19,” ujarnya.
Ia menambahkan saat ini kedisiplinan masyarakat untuk melaksanakan anjuran pemerintah masih sangat rendah.
Hal ini disinyalir menjadi penyebab sulitnya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Karena itu, kebijakan untuk mengoperasikan kembali angkutan umum akan sangat membuat masyarakat menjadi sangat ketakutan.
“Saran saya agar pak presiden membatalkan kebijakan Menhub ini sebelum kondisi negeri ini makin parah. Setiap hari ada yang terinfeksi baru, begitu juga yang meninggal. Khusus kepada pak Menhub cukup bapak saja yang pernah kena Covid-19, kami tidak mau,” pungkasnya. {pojoksatu}
