Anggota komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengatakan, keputusan Menag Fachrul Razy yang membatalkan pelaksanaan ibadah haji tahun anggaran 2020 sama saja mencoreng citra pemerintahan Jokowi-Ma”ruf.
“Sekarang kan persepsi publik terhadap pemerintahan Jokowi jadi buruk dengan adanya keputusan itu. Publik jadinya kan beranggapan bahwa keputusan pembatalan itu karena dana haji dipakai untuk penanganan Covid-19 lah apalah.”
“Selain itu jamaah juga jadi resah dengan adanya keputusan itu. Diawal saya katakan andai saja Menag sebelum ambil keputusan itu terlebih dahulu berdiskusi dengan DPR, mungkin persepsi publik tidak akan seliar saat ini,” tandas Anggota DPR RI dari fraksi partai Gerindra itu, Rabu (03/06/2020).
Tak hanya itu, Wachid juga menilai, keputusan Menteri Agama Fachrul Razy yang membatalkan pelaksanaan ibadah haji tahun ini akan berdampak cukup serius.
“Penundaan tersebut berdampak pada waiting list atau daftar tunggu yang akan semakin panjang nantinya,” katanya.
Lebih lanjut Wachid menyarankan agar Menag memiliki skala prioritas dalam menyikapi pelaksanaan ibadah haji di tengah kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini. Bilamana otoritas Arab Saudi ternyata membolehkan pelaksanaan ibadah haji nantinya.
“Bisa saja kan dari 210 ribu jamaah terdaftar, setengahnya yang berusia dibawah 50 tahun bisa diberangkatkan. Karena diatas usia itu kan kita ketahui rentan ditengah pandemi ini,” ujarnya.
Yang tak kalah penting dari adanya keputusan ini, kata dia, pemerintah dalam hal ini kementerian agama harus memberikan kepastian dan kejelasan akan nasib jamaah yang sudah terlanjur melunasi biaya haji.
“Jamaah yang sudah melunasi biaya haji sebaiknya biaya tersebut dikembalikan 100% oleh pemerintah. Dan pemerintah harus umumkan juga bahwa jamaah yang gagal berangkat tahun ini akan diprioritaskan pada tahun berikutnya,” tegasnya. {teropongsenayan}
