Komite Pedagang Pasar (KPP) dan Rumah Ekonomi Rakyat (Rekor) angkat bicara soal banyaknya Sembako yang diterima dari Bantuan Sosial (Bansos) pemerintah sangat tidak layak
Ketua Umum Komite Pedagang Pasar (KPP) & Direktur Rumah Ekonomi Rakyat (Rekor) Abdul Rosyid Arsyad menilai, kualitas dan harga paket Sembako Bansos tidak sebanding dengan anggaran Kemensos persatu paket Sembako.
Contoh misal harga persatu jenis bahan pokok yang masuk paket Sembako Bansos, yang dianggarkan Kemensos yakni seperti beras Rp.13.500 atau Rp.12.500, namun saat sampai di masyarakat ternyata itu beras medium yang harganya sekitar Rp9.000 sampai Rp10.000.
“Apa tidak ada dari kementerian sosial dan KPK, yang menelusuri satu persatu kualitas dan harga satuan jenis paket Sembako Bansos yang berasal, dari pemegang Surat Perintah Kerja (SPK) yang memang perusahaan-perusahaan, yang garap pelaksana pengadaan paket Sembako Bansos Sembako dari kemensos,” kata Abdul Rosyid Arsyad.
Rosyid mengatakan, harusnya ada pihak dari Kementerian Sosial yang melakukan validasi data dan harga serta lokasi pembelian satuan jenis paket Sembako sekaligus pengontrolan, pengecekan dan pengawasan terkait kualitas dan harga paket Sembako Bansos.
Seperti beras, minyak goreng dan sarden, harus sama atau tidak beda jauh harganya yang dianggarkan dari kementerian sosial, jika membeli langsung persatu jenis yang masuk paket Sembako langsung ke pabrik atau distributor.
Rosyid juga menuturkan selain itu untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan membantu perekonomian para pelaku usaha Sembako, seharusnya dipikirkan ada solusi untuk agen dan toko Sembako, yang sepi pembeli karena adanya pembagian Bansos paket Sembako.
Menurut Rosyid harusnya ada solusi juga yang diberikan kemensos terhadap pelaku usaha Sembako yang terdampak dari banyaknya Sembako Bansos yang dibagikan ke masyarakat.
Salah satunya mungkin pedagang Sembako bisa diajak berpartisipasi menyiapkan satuan jenis bahan pokok atau paket Sembako Kemensos.
Lebih lanjut rosyid juga menuturkan jika dirinya bersama Komite Pedagang Pasar (KPP) dan Rumah Ekonomi Rakyat (Rekor), mendukung penuh langkah Kementerian Sosial yang menggandeng KPK untuk mengawasi penyaluran Sembako dan dana Bansos.
Sebab bukan tidak mungkin ada oknum yang menyalahgunakan anggaran Bansos dari kementerian sosial.
“KPK juga harus gerak cepat kalau memang ditemukan adanya penyelewengan terhadap anggaran Bansos dari kementerian sosial.”
“Agar sesuai sampainya tepat sasaran dan sesuai nominal uangnya yang di anggarkan dari kementerian sosial baik berupa dana atau Sembako Bansos, maka pelakunya harus segera ditangkap,” tutupnya. {akurat}
