Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 270 daerah, termasuk diantaranya di Banyuwangi akan berlangsung ditengah ancaman virus corona dan gejolak ekonomi.
“Kondisi ini tentu akan memantik potensi politik kotor dari para politisi busuk untuk meraih kemenangan,” ujar Aktifis Sosial Politik Banyuwangi, Danu Budiyono pada RadarAktual, Selasa (28/7/2020)
Menurut Danu, para kandidat kepala daerah yang rakus kekuasaan akan dengan mudah menggelontorkan uang untuk membeli suara masyarakat yang tengah terhimpit beban ekonomi.
“Gejala ke arah situ ada dan tinggi potensinya” ungkap Danu.
Meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi belum menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati, namun suara-suara cemooh, dan kritikan akan muaknya praktek politik kotor di Banyuwangi sangat jelas terjadi. Baik di warung warung kopi, ditengah tengah masyarakat maupun di sosial media.
“Contoh kecil semrawutnya APK (Alat Peraga Kampanye) yang terpasang di hampir jalan-jalan strategis, Bawaslu dan satpol PP tak hadir, seakan-akan membiarkan banyuwangi semrawut kotor. Minimal ada himbauan tidak merusak pohon atau keindahan kota.” tutur Danu kesal.
Kemudian apa yang dilakukan ketua PKK Banyuwangi, lanjut Danu yang hampir tiap hari keliling ke desa-desa maupun ke ormas atau simpul simpul masyarakat yang dibungkus kegiatan monitoring dan evaluasi, sidak atau memberi bantuan.
“Ada rumor perekrutan sejumlah pegawai THL pemda, sejumlah kader PKK untuk dijadikan relawan kandidat cabup tertentu. Itu sungguh menciderai rasa keadilan demokrasi. Kata, Danu yang juga Koordinator Forum Peduli Banyuwangi ini.
Tidak diketahui yang dilakukan ketua PKK itu pakai dana pribadi atau dana APBD, tapi yang bersangkutan adalah balon bupati yang gambarnya sudah banyak dipasang dimana mana.
“Apalagi sudah mendapatkan rekomendasi dari PDIP dan Nasdem untuk diusung sebagai Cabup. Kondisi inilah yang menurut kami sudah menciderai rasa keadilan demokrasi.” kata Danu.
Karena itu, Danu menghimbau para Balon Bupati yang masih mendapat gaji, fasilatas atau honor dari uang negara sebaiknya mundur saja.
“Baik itu bu Ipuk Sebagai ketua PKK, pak Yusuf sebagai Wakil Bupati maupun Para Anggota DPRD Banyuwangi yang maju di pilkada nanti.” ungkap Danu.
Memang butuh Pengawasan berlapis dan oleh seluruh elemen menjadi utama sebagai tameng dari noktah demokrasi itu dan menjaga terwujudnya tujuan dari pelaksanaan pilkada.
“Bagaimana semua pemangku kepentingan bahu membahu mengawasi perilaku aktor politik di pilkada yang tahapannya sudah berlangsung ini agar tidak melakukan penyimpangan dan berbuat curang,” ujarnya.
Danu mengatakan, Pilkada di tengah pandemi Corona bukan hanya harus sehat tapi harus dirasakan esensinya sebagai sesuatu yang memang perlu dilakukan.
Hasilnya untuk memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Memang proses pengawasannya lebih sulit ditengah pandemik ini, oleh karenanya diperlukan kolaborasi dan daya dukung oleh semua pihak.
“Tidak menutup kemungkinan kami akan demo meminta para balon bupati itu mundur atau meletakkan jabatannya dan meminta penyelenggara pemilu lebih berani bersikap netral dan peka dengan praktek praktek politik kotor yang mungkin saja terjadi.” pungkas Danu.
