Beda pernyataan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para menterinya kembali terjadi. Beda pernyataan terkait soal faktor kesehatan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas pemerintah.
Dalam menyikapi kondisi peningkatan kasus baru positif virus Corona, Presiden Jokowi menegaskan, faktor kesehatan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah.
“Dalam rangka persiapan pelaksanaan pilkada serentak pada siang hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa perlu saya tegaskan kembali pertama bahwa keselamatan masyarakat, kesehatan masyarakat adalah segala-galanya.”
“Jadi protokol kesehatan tidak ada tawar-menawar,” kata Jokowi saat memimpin rapat persiapan Pilkada Serentak 2020, Selasa (08/09/2020).
Sementara para menteri Jokowi membuat pernyataan berbeda usai Pemprov DKI Jakarta menyatakan akan melakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), mulai Senin 14 September, pekan depan.
Keputusan itu mengundang beragam reaksi, salah satunya mempersoalkan dampak pernyataan dan kebijakan itu terhadap perekonomian.
Hal itu disampaikan sejumlah menteri di kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, selama ini IHSG bergerak cukup stabil.
Namun kembali anjlok pagi ini lantaran pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melakukan PSBB ketat.
“Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif berdasarkan indeks sampai dengan kemarin, karena hari ini indeks masih ada ketidakpastian karena announcement Gubernur DKI tadi malam, sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000,” ujar Airlangga, Kamis (10/09).
Sementara Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang menilai keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menarik rem darurat dan menerapkan PSBB total akan mempengaruhi kinerja industri manufaktur.
“DKI kembali akan menerapkan PSBB ketat. Ini tentu sedikit banyak akan kembali mempengaruhi kinerja industri manufaktur yang ada di RI, apalagi kalau diikuti provinsi lain,” ujar Agus dalam Rakornas Kadin, Kamis (10/09).
Dia menjelaskan, kondisi manufaktur saat ini mulai membaik. PurchasingManager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia mencapai level 50,8 di Agustus 2020. Sebelumnya di Juli 2020, PMI nasional hanya 46,9.
Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Mahendra Siregar, mengusulkan agar penerapan PSBB total di Jakarta dapat dikecualikan untuk sektor usaha yang telah mampu melakukan protokol kesehatan dengan baik.
“Apakah Kadin bisa mengusulkan pada Pemprov yang melakukan PSBB memberi pengecualian kepada industri manufaktur atau sektor usaha yang mampu melakukan langkah-langkah protokol kesehatan,” kata Wamenlu dalam Rakornas Kadin Indonesia di Jakarta, Kamis (10/09).
Mahendra mencontohkan sektor usaha yang dinilai telah mampu menerapkan protokol kesehatan adalah perusahaan yang menyediakan transportasi khusus bagi pegawainya sehingga mereka tidak perlu menggunakan transportasi umum.
Seperti diketahui, Anies menyatakan menarik rem darurat dan akan menerapkan PSBB total mulai Senin (14/9).
“Kita akan menarik rem darurat, kita terpaksa terapkan PSBB seperti masa awal pandemi dulu. Bukan lagi PSBB transisi, tapi kita harus melakukan PSBB sebagai masa awal dulu,” kata Anies di dalam konferensi persnya di Balai Kota, Jakarta, Rabu (09/09). {bizlaw}
